Kapuas hulu,detiksatu.com || Keberangkatan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama rombongan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi sorotan masyarakat. Publik mempertanyakan urgensi, agenda, peserta, serta penggunaan anggaran dalam perjalanan tersebut, terlebih di tengah tuntutan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Rombongan diketahui melibatkan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, serta sejumlah peserta lainnya.
Di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kapuas Hulu, mulai dari persoalan BBM, distribusi bahan bakar, tekanan ekonomi masyarakat hingga persoalan lingkungan dan asap, keberangkatan rombongan pejabat ke luar daerah dinilai wajar apabila dipertanyakan oleh publik.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: studi banding atau jalan-jalan?
Tentu, masyarakat tidak melarang pejabat daerah melakukan perjalanan dinas. Namun, apabila perjalanan tersebut menggunakan anggaran pemerintah, publik berhak mengetahui dasar kegiatan, tujuan, peserta, biaya, serta hasil yang akan diperoleh.
Disebut Studi Banding Pengelolaan Sampah
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa perjalanan tersebut berkaitan dengan studi banding atau pembelajaran mengenai pengelolaan sampah di Balikpapan.
Jika benar demikian, masyarakat meminta Pemkab Kapuas Hulu menjelaskan secara terbuka konsep kegiatan tersebut.
Apa yang hendak dipelajari? Di mana lokasi yang dikunjungi? Instansi atau pemerintah daerah mana yang menjadi tujuan? Berapa hari kegiatan berlangsung? Siapa saja yang ikut? Dan berapa anggaran yang digunakan?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika pemerintah daerah sedang dituntut melakukan efisiensi penggunaan APBD.
Studi banding tentu dapat menjadi bagian dari tugas pemerintahan apabila memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Namun, prinsip efisiensi juga perlu menjadi pertimbangan: apakah jumlah peserta, lama perjalanan, biaya transportasi, akomodasi dan komponen belanja lainnya sudah benar-benar proporsional dengan tujuan kegiatan?
Studi banding seharusnya tidak berhenti pada kunjungan dan dokumentasi semata.
Masyarakat tentu berharap setelah rombongan kembali ke Kapuas Hulu, ada kebijakan atau program konkret yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di daerah.
Efisiensi Anggaran Jangan Hanya Menjadi Slogan
Sorotan masyarakat juga berkaitan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal dan berbagai kebutuhan masyarakat, setiap rupiah APBD dituntut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik.
Karena itu, masyarakat mempertanyakan apakah perjalanan ke Balikpapan tersebut sudah melalui pertimbangan kebutuhan dan skala prioritas.
Publik juga berhak mengetahui apakah terdapat alternatif yang lebih efisien untuk memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan sampah, misalnya melalui koordinasi teknis, pembelajaran daring, atau kunjungan dengan jumlah peserta yang lebih terbatas.
Bukan berarti studi banding tidak diperlukan. Persoalannya adalah seberapa besar biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan.
Jika perjalanan tersebut memang penting dan strategis, pemerintah tentu tidak perlu ragu membuka informasi mengenai dasar kegiatan dan pembiayaannya.
Rakyat Masih Berhadapan dengan Persoalan BBM
Sorotan publik semakin kuat karena perjalanan tersebut berlangsung ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan kebutuhan dasar.
Persoalan BBM menjadi salah satu keluhan yang terus dirasakan masyarakat. Antrean, distribusi, serta harga BBM di tingkat konsumen menjadi persoalan sensitif karena berkaitan langsung dengan biaya hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, publik tentu berharap pemerintah dan DPRD lebih banyak menunjukkan keberpihakan terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Seorang warga mempertanyakan apakah perjalanan rombongan pejabat tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
«“Kalau memang studi banding, kami tidak keberatan. Tapi harus jelas apa hasilnya. Jangan sampai hanya berangkat, foto-foto, kemudian pulang. Masyarakat perlu tahu berapa uang daerah yang digunakan,” ujarnya.»
Jangan Sampai Studi Banding Hanya Seremonial
Perjalanan dinas pada prinsipnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan apabila memiliki dasar dan tujuan yang jelas.
Namun, penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat sesuai tujuan kegiatan.
Dalam konteks efisiensi anggaran, perjalanan dinas juga semestinya ditempatkan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan nyata daerah.
Karena itu, masyarakat meminta agar Pemkab Kapuas Hulu tidak hanya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan studi banding, tetapi juga menjelaskan output dan outcome dari perjalanan tersebut.
Jika tujuan utamanya belajar pengelolaan sampah, maka masyarakat ingin melihat perubahan nyata setelah kunjungan dilakukan.
Bukan sekadar laporan perjalanan.
Bukan sekadar dokumentasi.
Dan bukan sekadar seremoni.
Publik Tagih Transparansi
Masyarakat juga meminta DPRD Kapuas Hulu ikut memberikan penjelasan mengenai keterlibatan pimpinan legislatif dalam rombongan tersebut.
Publik mempertanyakan apakah keberangkatan tersebut merupakan agenda resmi bersama pemerintah daerah, agenda DPRD, atau kegiatan dengan mekanisme lainnya.
Transparansi diperlukan agar tidak muncul persepsi bahwa perjalanan dinas dilakukan tanpa pertimbangan efisiensi dan manfaat yang jelas.
Masyarakat meminta informasi mengenai:
1. Jumlah seluruh rombongan.
2. Nama dan jabatan peserta.
3. Dasar dan agenda resmi perjalanan.
4. Sumber dan besaran anggaran.
5. Lama kegiatan.
6. Lokasi serta instansi yang dikunjungi.
7. Hasil studi banding.
8. Rencana penerapan hasil kunjungan di Kapuas Hulu.
9. Bentuk pertanggungjawaban serta laporan hasil perjalanan.
10. Pertimbangan efisiensi dalam menentukan jumlah peserta dan biaya kegiatan.
Efisiensi Harus Bisa Diukur
Masyarakat juga berharap pemerintah tidak hanya menggunakan istilah efisiensi sebagai bagian dari kebijakan anggaran, tetapi dapat menunjukkan ukurannya dalam setiap kegiatan.
Jika sebuah perjalanan dinas menghabiskan anggaran daerah, maka publik berhak menilai apakah hasil yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Apalagi jika kegiatan tersebut melibatkan banyak pejabat dan menggunakan fasilitas perjalanan dinas.
Pertanyaan sederhananya: berapa biaya yang dikeluarkan dan apa manfaat konkret yang kembali kepada masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Rakyat Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Perjalanan
Pada akhirnya, persoalan bukan semata-mata mengenai pejabat pergi ke Balikpapan.
Persoalannya adalah apakah perjalanan tersebut benar-benar diperlukan, menggunakan anggaran secara tepat dan efisien, serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat Kapuas Hulu.
Ketika rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi dan persoalan BBM, pemerintah dituntut semakin sensitif terhadap penggunaan anggaran.
Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa efisiensi hanya berlaku pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sementara perjalanan dinas pejabat justru tidak mendapat penjelasan yang memadai.
Jika memang studi banding, tunjukkan hasilnya.
Jika menggunakan APBD, jelaskan anggarannya.
Jika perjalanan tersebut merupakan bagian dari tugas pemerintahan, jelaskan dasar dan manfaatnya.
Dan jika pemerintah mengedepankan efisiensi, publik berhak melihat bagaimana prinsip efisiensi tersebut diterapkan dalam perjalanan ini.
Masyarakat Kapuas Hulu pada akhirnya tidak membutuhkan sekadar cerita bahwa pejabat telah melakukan kunjungan kerja.
Rakyat membutuhkan bukti bahwa setiap perjalanan yang dibiayai uang negara benar-benar memberikan manfaat dan tidak mengabaikan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran daerah.
Hingga rilis ini disusun, publik masih menunggu penjelasan resmi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun DPRD Kapuas Hulu terkait agenda, peserta, pembiayaan, pertimbangan efisiensi, dan hasil keberangkatan rombongan ke Balikpapan tersebut.
