Bupati Jember, Gus Fawait, menyebut kondisi hubungan Pemkab Jember dengan DPRD yang semakin kondusif menjadi modal penting untuk mengawal arah APBD 2027.
Bukan sekadar mengejar kesepakatan angka anggaran, pemerintah ingin memastikan setiap ruang fiskal yang tersedia benar-benar berdampak terhadap masyarakat.
"Kalau pembiayaan PPPK paruh waktu nantinya sepenuhnya diakomodasi pemerintah pusat, tentu akan ada ruang fiskal baru yang bisa kita gunakan untuk program prioritas masyarakat," ujar Gus Fawait.
Selama ini, Pemkab Jember memilih mempertahankan keberadaan PPPK maupun PPPK paruh waktu.
Konsekuensinya, anggaran yang harus disiapkan daerah cukup besar dan ikut mempersempit ruang fiskal untuk program pembangunan lainnya.
Namun, Pemkab Jember menegaskan pergeseran beban pembiayaan ke pemerintah pusat tidak akan mengurangi komitmen terhadap para PPPK.
Justru sebaliknya, ruang anggaran yang terbuka nantinya akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah kesehatan.
Program Universal Health Coverage (UHC) dan Homecare dipastikan tetap berjalan. Bahkan, Pemkab Jember menyiapkan Mobil Cinta, layanan antar pasien dari keluarga tidak mampu untuk pulang ke rumah secara gratis setelah mendapatkan perawatan.
Konsepnya sederhana: masyarakat tidak mampu tidak boleh berhenti mendapatkan layanan hanya karena persoalan biaya.
Pendidikan Jadi Perhatian
Sektor pendidikan juga masuk dalam daftar prioritas.
Pemkab Jember tengah menyiapkan program kejar paket yang terintegrasi dengan kelompok pengajian lintas agama. Warga yang pernah putus sekolah di jenjang SD, SMP hingga SMA akan diberi kesempatan melanjutkan pendidikan untuk memperoleh ijazah kesetaraan.
Program tersebut diarahkan untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah di Jember.
"Jangan sampai masyarakat yang pernah putus sekolah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan ijazah kesetaraan," tegas Gus Fawait.
Tak berhenti di sana, Pemkab Jember juga terus menginventarisasi sekolah dengan kerusakan berat.
Setelah sekitar 124 sekolah diperbaiki pada 2025 dan ratusan sekolah lainnya pada 2026, kebutuhan revitalisasi akan kembali didorong melalui pemerintah pusat untuk mendukung target perbaikan sarana pendidikan hingga 2029.
RTLH hingga Adminduk Dibawa Mendekat
Pemerintah juga ingin memutus pola pelayanan yang membuat masyarakat harus berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan bantuan.
Layanan administrasi kependudukan mulai diintegrasikan dengan Homecare dan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dengan pola tersebut, ketika petugas turun ke rumah warga, persoalan yang ditemukan tidak hanya soal kesehatan. Data kependudukan, kondisi rumah hingga kebutuhan intervensi sosial juga dapat sekaligus dipetakan.
Pemkab Jember menargetkan penanganan sekitar 7.000 hingga 12.000 unit RTLH.
Gus Fawait menegaskan, arah APBD 2027 harus semakin terasa di tingkat masyarakat.
Keselarasan komunikasi antara Pemkab dan DPRD menjadi modal untuk memastikan agenda tersebut berjalan.
Sebab, bagi pemerintah daerah, keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi dari seberapa jauh anggaran tersebut mampu mengubah kualitas hidup masyarakat Jember.
(Wiwik)
