Berbagai program penanganan kemiskinan yang selama ini digulirkan pemerintah daerah ditargetkan tidak berhenti sebagai kegiatan di lapangan.
Pemkab Jember ingin seluruh intervensi tersebut tercatat secara terintegrasi sehingga dampaknya bisa terbaca dalam data statistik.
Langkah itu ditempuh melalui audiensi jajaran Pemkab Jember dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Lingga Diputra mengatakan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan sistem pendataan BPS.
"Kami berkonsultasi dan memohon arahan serta masukan dari BPS pusat. Tujuannya agar berbagai program pengentasan kemiskinan yang tengah dijalankan Pemkab Jember dapat berjalan selaras dan terintegrasi dengan BPS," ujar Lingga.
Menurutnya, Pemkab Jember telah menjalankan sejumlah intervensi untuk masyarakat miskin dan rentan.
Strateginya diarahkan pada dua sisi sekaligus, yakni menekan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu dan mendorong peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin yang masih produktif.
Salah satu program yang dijalankan adalah Homecare, yang menyasar masyarakat yang membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah.
Namun, Pemkab Jember melihat masih ada pekerjaan rumah. Berbagai program yang dijalankan OPD belum seluruhnya tercatat secara optimal dalam sistem data statistik.
Padahal, data menjadi salah satu pijakan penting untuk mengukur apakah sebuah intervensi benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Jember mendapat informasi mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi (Singosari) milik BPS.
Sistem tersebut memungkinkan berbagai program dan kegiatan intervensi sosial dari pemerintah daerah dicatat dan diintegrasikan dalam sistem pendataan.
Temuan itu langsung ditindaklanjuti Pemkab Jember.
Pemkab berencana mengajukan surat resmi kepada BPS Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan akses terhadap aplikasi tersebut.
"Sebagai tindak lanjut, kami akan segera bersurat resmi ke BPS Provinsi Jawa Timur agar Pemkab Jember diberikan akses ke aplikasi," tegas Lingga.
Menurut dia, integrasi tersebut penting agar setiap program yang digulirkan pemerintah dapat terdokumentasi secara lebih akurat.
Dengan begitu, pemerintah tidak hanya bisa mengetahui berapa banyak program yang telah dijalankan, tetapi juga memiliki basis data untuk melihat siapa yang menerima intervensi, bentuk bantuannya, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi masyarakat.
"Harapannya, seluruh intervensi yang disalurkan pemkab dapat terdata secara akurat, sehingga dampaknya benar-benar efektif menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember," pungkasnya.
(Wiwik)
