Sepauk,detiksatu.com || Dugaan adanya aktivitas bongkar muat yang sebelumnya dikaitkan dengan distribusi Solar Bersubsidi ke kawasan yang diduga menjadi lokasi aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sekubang, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, kini kembali menjadi sorotan.
Persoalan tersebut sebelumnya telah diberitakan. Kemudian, muncul pemberitaan klarifikasi dari media lain yang menyebutkan bahwa drum yang dipindahkan dalam aktivitas tersebut berada dalam kondisi kosong dan bukan berisi BBM.
Pemberitaan klarifikasi tersebut tentu patut dihormati sebagai bagian dari hak jawab. Namun, muncul pertanyaan lain yang justru dinilai belum terjawab secara terang.
Apa bukti terbaru di lapangan yang menunjukkan bahwa drum tersebut benar-benar kosong sebagaimana diklaim dalam pemberitaan klarifikasi? Pertanyaan inilah yang kini menjadi perhatian.
Seorang narasumber lain yang mengetahui persoalan tersebut, tetapi meminta identitasnya tidak dipublikasikan, menilai bahwa munculnya pemberitaan klarifikasi masih menyisakan sejumlah kejanggalan.
Menurutnya, pemberitaan klarifikasi semestinya tidak hanya menyampaikan bantahan atau keterangan bahwa drum dalam keadaan kosong, tetapi juga idealnya disertai bukti atau hasil verifikasi terbaru di lapangan yang dapat memperkuat sanggahan tersebut.
"Pemberitaan klarifikasi semestinya tidak hanya menyampaikan bantahan atau keterangan bahwa drum dalam keadaan kosong, tetapi juga idealnya disertai bukti atau hasil verifikasi terbaru di lapangan yang dapat memperkuat sanggahan tersebut," ujarnya.
Ia melanjutkan, "Kalau memang benar drum itu kosong dan bukan BBM, tentu harus ada bukti yang dapat memperkuat klarifikasi tersebut. Jangan hanya sebatas keterangan. Publik berhak mengetahui fakta sebenarnya di lapangan," ungkap narasumber tersebut.
Ia menilai, tanpa adanya bukti pendukung yang dapat diverifikasi, klarifikasi tersebut justru berpotensi menimbulkan pertanyaan baru.
Apakah benar sudah dilakukan pemeriksaan terhadap isi drum? Siapa yang memeriksa? Kapan pemeriksaan dilakukan? Apakah ada dokumentasi atau hasil pemeriksaan yang dapat memastikan drum tersebut memang kosong?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurutnya, masih membutuhkan jawaban.
Namun demikian, pernyataan tersebut tetap merupakan keterangan sumber dan perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
APH Diminta Tidak Berhenti pada Klarifikasi
Yang lebih menjadi sorotan adalah hingga kini, berdasarkan informasi yang diterima, Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polsek Sepauk dan Polres Sintang, dinilai belum mengusut secara tuntas dugaan tersebut.
Padahal, ketika sebuah kendaraan dan aktivitas bongkar muat telah menjadi perhatian publik serta muncul dugaan keterkaitan dengan distribusi BBM ke kawasan PETI, seharusnya aparat melakukan verifikasi dan penyelidikan secara independen.
Bukan semata-mata mengandalkan pemberitaan, bantahan, ataupun klarifikasi dari pihak tertentu.
Narasumber tersebut menegaskan bahwa aparat memiliki kewenangan untuk memastikan fakta sebenarnya.
"Kalau memang tidak ada BBM, silakan aparat periksa dan pastikan. Kalau memang ada dugaan penyalahgunaan, jangan dibiarkan. Polsek Sepauk dan Polres Sintang harus turun dan menyelidiki, bukan hanya menunggu pemberitaan atau klarifikasi dari pihak lain," tegasnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh berhenti hanya karena telah muncul pemberitaan yang menyatakan drum dalam keadaan kosong.
Sebab, yang harus dicari bukan siapa yang paling cepat memberikan klarifikasi, melainkan apa fakta sebenarnya.
Dalam konteks jurnalistik, setiap pihak tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab terhadap suatu pemberitaan.
Namun, klarifikasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan proses verifikasi apabila masih terdapat dugaan pelanggaran yang belum terjawab.
Apalagi dugaan yang disorot menyangkut BBM Bersubsidi dan aktivitas PETI, dua persoalan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik, lingkungan, serta penggunaan sumber daya negara.
Jika benar tidak ada BBM dalam drum tersebut, maka hasil pemeriksaan aparat dapat menjadi jawaban paling kuat.
Begitu pula apabila kendaraan tersebut tidak memiliki hubungan dengan distribusi BBM ke PETI, maka penyelidikan dapat menghapus dugaan yang berkembang di masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti berbeda, aparat harus berani menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Rantai Pasok BBM ke PETI Harus Ditelusuri
Dugaan penyalahgunaan BBM tidak dapat dilihat hanya dari satu kendaraan atau satu aktivitas bongkar muat.
Jika memang ditemukan adanya BBM yang disalurkan ke kawasan PETI, maka penyelidikan harus diarahkan pada seluruh rantai pasok.
- Dari mana BBM diperoleh?
- Dari SPBU mana?
- Siapa yang membeli?
- Siapa yang mengangkut?
- Siapa yang menampung?
- Siapa penerima akhirnya?
- Siapa yang menikmati keuntungan dari distribusi tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah sebuah drum kosong atau berisi.
Karena jika memang terdapat jaringan distribusi BBM Bersubsidi menuju kawasan PETI, maka yang harus dibongkar bukan hanya kendaraan di lapangan. Rantai pasoknya harus dibuka dari hulu sampai hilir.
Aktivitas PETI membutuhkan berbagai kebutuhan operasional, termasuk bahan bakar untuk mesin dan peralatan.
Karena itu, apabila aktivitas PETI masih ditemukan di kawasan Sekubang, maka aspek logistik juga layak menjadi bagian dari pengawasan aparat.
Penindakan terhadap PETI tidak akan efektif apabila hanya menyasar pekerja atau lokasi tambang, sementara jalur pasokan kebutuhan operasionalnya tidak pernah disentuh.
Mesin bisa berhenti jika sumber logistiknya diputus. Sebaliknya, selama jalur logistik tetap berjalan, aktivitas ilegal berpotensi terus mendapatkan "napas" untuk beroperasi.
Publik Menunggu Langkah Nyata Aparat
Masyarakat tidak membutuhkan perang antara pemberitaan dan bantahan. Masyarakat membutuhkan kepastian fakta.
Jika drum memang kosong, buktikan. Jika tidak ada BBM, periksa dan jelaskan. Jika tidak ada hubungan dengan PETI, telusuri dan ungkap.
Publik menunggu apakah dugaan tersebut benar-benar akan ditelusuri sampai tuntas atau justru berhenti pada pemberitaan klarifikasi.
Sebab, dalam persoalan yang menyangkut BBM Bersubsidi, PETI, dan kepentingan masyarakat, klarifikasi bukanlah akhir dari pencarian fakta. Klarifikasi justru harus menjadi pintu masuk untuk melakukan verifikasi yang lebih serius.
Jika bersih, buktikan. Jika salah, tindak. Jika ada jaringan, bongkar sampai ke akar.
