LANNY JAYA,WEST PAPUA,DETIKSATU.COM || SIARAN PERS PERNYATAAN SIKAP KNPB WILAYAH BALIM BARAT
Lanny Jaya, Senin, 19 Oktober 2026
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim Barat menyampaikan pernyataan sikap terkait kedatangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, ke Indonesia pada 17–19 Oktober 2026.
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB menilai momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk kembali mengangkat persoalan dekolonisasi West Papua, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta hak menentukan nasib sendiri dalam pembahasan internasional.
KNPB berpandangan bahwa kunjungan Sekjen PBB tidak seharusnya hanya dipahami sebagai agenda diplomatik antara PBB dan Pemerintah Indonesia. Menurut organisasi tersebut, persoalan politik, kekerasan, pengungsian, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua perlu mendapatkan perhatian yang lebih menyeluruh.
KNPB juga mempertanyakan bagaimana hak masyarakat West Papua untuk menentukan masa depan mereka dapat dijamin melalui proses yang bebas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
1. West Papua Bukan Semata-Mata Persoalan HAM
KNPB menegaskan bahwa persoalan West Papua tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran HAM. Menurut organisasi tersebut, perlindungan HAM merupakan persoalan mendesak yang harus ditangani, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan perdebatan mengenai status politik dan hak menentukan nasib sendiri.
KNPB menilai bahwa penyelesaian yang hanya berorientasi pada bantuan pembangunan, dialog keamanan, atau perbaikan hubungan bilateral tanpa membahas akar persoalan politik berisiko membuat konflik terus berulang.
Karena itu, KNPB mendesak agar persoalan West Papua ditempatkan dalam pembahasan yang lebih menyeluruh dengan memperhatikan prinsip dekolonisasi, hak menentukan nasib sendiri, perlindungan masyarakat adat, serta kewajiban internasional di bidang HAM.
2. PBB Harus Mendengar Suara Rakyat West Papua
KNPB meminta Sekretaris Jenderal PBB agar tidak hanya mendengar penjelasan Pemerintah Indonesia mengenai situasi West Papua. Menurut KNPB, masyarakat adat, korban kekerasan, pengungsi internal, keluarga korban, pembela HAM, tokoh gereja, dan perwakilan masyarakat sipil Papua juga perlu memperoleh ruang yang bermakna untuk menyampaikan pandangan mereka.
KNPB mendorong PBB membuka saluran komunikasi yang kredibel dengan berbagai perwakilan masyarakat West Papua, memberikan perhatian terhadap kesaksian korban, serta mendukung akses kemanusiaan dan pemantauan HAM yang independen.
Dalam pernyataannya, KNPB menegaskan bahwa masyarakat Papua bukan sekadar objek kebijakan pembangunan atau pembicaraan diplomatik. Mereka memiliki martabat, hak, sejarah, identitas, dan aspirasi politik yang menurut KNPB harus didengar.
3. Dekolonisasi West Papua Harus Kembali Menjadi Perhatian Internasional
KNPB mengingatkan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri tercermin dalam Piagam PBB, Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tentang pemberian kemerdekaan kepada negeri-negeri dan bangsa-bangsa terjajah.
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, KNPB menyerukan agar PBB memberikan perhatian terhadap dimensi historis dan hukum internasional dalam persoalan West Papua, termasuk pembahasan mengenai pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri.
KNPB juga mendorong kajian dan dialog internasional yang terbuka berdasarkan bukti sejarah, dokumen hukum, serta prinsip-prinsip PBB yang relevan.
Menurut KNPB, pembangunan dan perlindungan HAM tidak seharusnya digunakan untuk menutup ruang pembahasan mengenai aspirasi politik masyarakat Papua.
4. KNPB Mendesak Langkah Konkret dari PBB
KNPB Wilayah Balim Barat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Sekretaris Jenderal PBB agar perhatian internasional terhadap persoalan West Papua ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret.
Adapun tuntutan tersebut meliputi:
1. Memberikan perhatian khusus terhadap situasi HAM dan krisis kemanusiaan di West Papua.
2. Mendorong akses kemanusiaan yang aman bagi masyarakat terdampak konflik, termasuk pengungsi internal.
3. Mendukung pemantauan HAM yang independen serta akses bagi mekanisme HAM PBB yang relevan.
4. Membuka ruang komunikasi dengan perwakilan masyarakat sipil dan masyarakat adat West Papua.
5. Mendorong pembahasan serius mengenai akar historis dan politik konflik West Papua, termasuk prinsip hak menentukan nasib sendiri.
6. Memastikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua mendapat perhatian dalam pembahasan internasional yang menyangkut masa depan mereka.
5. KNPB Menegaskan Rakyat West Papua Bukan Penonton Diplomasi Internasional
KNPB menyatakan bahwa masyarakat West Papua harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mengenai masa depan mereka.
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB juga menolak definisi Orang Asli Papua (OAP) yang menurut organisasi tersebut didorong oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kepentingan politik terkait hak menentukan nasib sendiri.
KNPB berpandangan bahwa hak suara dalam proses penentuan nasib sendiri harus berada pada masyarakat pribumi Papua, bukan masyarakat non-Papua.
Pernyataan tersebut merupakan posisi politik KNPB mengenai siapa yang menurut organisasi itu berhak berpartisipasi dalam proses penentuan nasib sendiri.
6. KNPB Menuntut Pertanggungjawaban atas Dugaan Kematian Dua Pelajar di Yahukimo
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB turut menyoroti dugaan kematian dua siswa di Kabupaten Yahukimo yang disebut melibatkan anggota pasukan Marinir TNI dan Polri.
KNPB menuntut Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas peristiwa tersebut serta mendesak agar jenazah kedua korban segera dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan secara terhormat dan manusiawi.
Terkait tuduhan tersebut, diperlukan verifikasi independen mengenai identitas korban, kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, serta keterangan resmi dari aparat berwenang. Tuduhan mengenai keterlibatan pihak tertentu perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang transparan agar fakta peristiwa dapat diketahui secara jelas.
7. KNPB Mengajak Masyarakat Menyampaikan Aspirasi Secara Damai
KNPB mengajak masyarakat West Papua, organisasi masyarakat sipil, gereja, mahasiswa, pemuda, perempuan, akademisi, serta jaringan solidaritas internasional untuk memanfaatkan momentum kunjungan Sekjen PBB melalui penyampaian aspirasi secara damai.
Langkah yang diserukan antara lain penyampaian pernyataan tertulis, dokumentasi fakta yang dapat diverifikasi, serta komunikasi dengan lembaga-lembaga internasional.
KNPB juga menekankan pentingnya pengorganisasian masyarakat, peningkatan pengetahuan, dokumentasi fakta, dan diplomasi yang konsisten. Dalam proses tersebut, keselamatan masyarakat sipil harus tetap menjadi perhatian utama dan setiap tindakan yang dapat membahayakan warga perlu dihindari.
Menurut KNPB, perhatian internasional terhadap West Papua tidak seharusnya berhenti pada pengakuan bahwa terdapat persoalan di wilayah tersebut. KNPB berharap perhatian itu dapat membuka jalan bagi pembahasan akar konflik dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Papua.
Penutup: PBB Diminta Membuka Ruang Pembahasan yang Bermakna
KNPB Wilayah Balim Barat menegaskan pentingnya perlindungan HAM, penanganan persoalan kemanusiaan, dan pembahasan akar konflik West Papua.
Organisasi tersebut berharap hak menentukan nasib sendiri memperoleh ruang pembahasan dalam proses politik yang damai dan demokratis, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.
Bagi KNPB, kedatangan Sekjen PBB ke Indonesia tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan West Papua. Namun, momentum tersebut dinilai dapat menjadi kesempatan untuk mendorong perhatian internasional yang lebih terbuka terhadap persoalan yang selama ini menjadi perdebatan.
KNPB berpandangan bahwa West Papua membutuhkan lebih dari sekadar perhatian diplomatik, yakni upaya penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.
Dikeluarkan di: Balim Barat, West Papua
Tanggal: 19 Oktober 2026
Awani Wanimbo
Ketua Sektor Pitano
KNPB Wilayah Balim Barat
Reporter: Ejayo Kamarigi
DETIKSATU.COM — MEDIA KAWASAN PUBLIK
