Tanjab barat,detiksatu.com || Perselisihan antara Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E. dari PDI-P, dengan anggota DPRD H. Assek dari Gerindra terus mendapat perhatian masyarakat. Publik berharap persoalan tersebut dapat diusut secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hanya satu pihak yang disorot.
Permasalahan tersebut diketahui mencuat setelah rapat pembahasan tim anggaran bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rapat itu, hadir tiga unsur pimpinan DPRD Tanjab Barat, yakni Ketua DPRD Hamdani, Wakil Ketua I H. Muh. Sjafril Simamora, S.H. dari PAN, serta Wakil Ketua II Hasan Basyri Harahap, S.H. dari Nasdem.
Salah seorang warga yang mengikuti perkembangan persoalan tersebut meminta agar akar permasalahan ditelusuri secara utuh. Menurutnya, setiap pihak yang berada dalam rangkaian kejadian perlu dimintai keterangan agar persoalan tidak berkembang menjadi asumsi di tengah masyarakat.
“Tidak mungkin ada bara tanpa api. Tarik benang merahnya supaya terang. Jangan sampai satu pihak dijadikan kambing hitam. Panggil semua yang hadir, buka rekaman CCTV jika perlu, agar publik tidak digiring pada asumsi yang keliru.”
Sementara itu, Koordinator Aksi Galak, Syarifuddin Ar., turut menyampaikan pandangannya setelah melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD serta anggota Badan Kehormatan (BK).
Ia menegaskan, persoalan yang terjadi di lingkungan DPRD semestinya diselesaikan berdasarkan tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga politik yang memiliki mekanisme internal dalam menangani persoalan yang muncul.
“DPR adalah lembaga politik, bukan sekadar birokrasi. Urusan ini harus ditangani sesuai tata tertib dan aturan yang berlaku, bukan asumsi. Serahkan kepada BK, beri mereka waktu bekerja. Jangan sampai lembaga yang terhormat ini menjadi bahan cemoohan masyarakat.”
Senada dengan itu, Ahmadi Ariyanto yang juga tergabung dalam aksi tersebut mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat perhatian kepada pihak terkait. Berdasarkan hasil komunikasi yang dilakukan, BK disebut akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait pada Senin berikutnya.
Tidak menutup kemungkinan, rekaman CCTV juga akan diperiksa sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian tersebut.
Meski demikian, Ahmadi menilai proses penanganan persoalan itu berjalan cukup lambat. Ia berharap persoalan dapat segera dituntaskan melalui mekanisme internal DPRD sehingga tidak terus menjadi perhatian dan konsumsi publik.
“Sebenarnya hal ini sebaiknya diselesaikan di internal, tak perlu sampai jadi konsumsi publik. Sayangnya, proses ini berjalan terlalu lambat,” ungkapnya.(Hen)
