CIANJUR,DETIKSATU.COM || Distribusi pupuk bersubsidi menjadi perhatian dalam bimbingan teknis yang diikuti 150 peserta dari berbagai wilayah Kabupaten Cianjur di Aula Kantor BPP Cianjur, Karangtengah, Minggu (4/10/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc., bersama Bupati Cianjur dr. Muhammad Wahyu Ferdian. Pembahasan berfokus pada mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi agar lebih efektif dan dapat memenuhi kebutuhan petani, terutama saat musim tanam.
Bupati Cianjur mengatakan efisiensi distribusi pupuk berkaitan langsung dengan biaya produksi yang harus ditanggung petani. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga agar petani tidak mengalami kerugian akibat tingginya biaya produksi maupun rendahnya harga hasil panen.
"Tugas pemerintah adalah menyeimbangkan. Petani tidak boleh dirugikan akibat harga jual yang terlalu rendah setelah memikul biaya tanam dan pupuk yang tinggi. Dengan pupuk bersubsidi, biaya produksi menjadi lebih ringan dan harga hasil panen tetap terjangkau bagi masyarakat," ujar Wahyu.
Sementara itu, Endang mengatakan mekanisme distribusi pupuk bersubsidi telah mengalami penyederhanaan. Ia menilai pemangkasan rantai birokrasi diperlukan agar pupuk dapat lebih cepat sampai kepada petani.
"Dulu, alur distribusi pupuk harus melewati rantai birokrasi yang rumit hingga 140 tanda tangan, mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, hingga menteri. Jalur panjang ini kini dipangkas sehingga penyaluran bisa langsung ke petani," kata Endang.
Endang juga menyebut adanya penurunan harga pupuk sebesar 20 persen. Menurut dia, pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia terus melakukan sosialisasi untuk memastikan petani memahami mekanisme baru sekaligus merespons persoalan pasokan, termasuk kebutuhan pada musim tanam ketiga atau IP 300.
Untuk Cianjur, pasokan pupuk disebut telah disiapkan di sejumlah titik gudang, di antaranya Sindangbarang, Cireunghas, dan Pasirhayam.
Tak hanya soal pupuk, Endang turut menyoroti ancaman alih fungsi lahan pertanian produktif. Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur memperkuat perlindungan melalui regulasi daerah agar lahan pertanian tidak terus beralih fungsi.
"Lahan-lahan produktif harus dilindungi oleh Perda agar tidak beralih fungsi," ujar Endang.
Perlindungan juga didorong terhadap sumber daya genetik dan varietas unggulan lokal, termasuk beras Pandanwangi. Endang mengatakan kekayaan hayati lokal membutuhkan perlindungan hukum agar keberadaannya tetap terjaga.
Kegiatan di BPP Cianjur Karangtengah tersebut turut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus organisasi perempuan tani Kabupaten Cianjur. Pemberdayaan perempuan tani dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. (Bet)
