Kapuas hulu,detiksatu.com || Persoalan kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kapuas Hulu kembali menjadi sorotan. Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kapuas Hulu telah digelar untuk membahas persoalan tersebut, namun masyarakat kini menunggu apakah rapat itu benar-benar menghasilkan langkah konkret di lapangan.
RDP yang berlangsung Jumat (2/10/2026) di ruang sidang DPRD Kapuas Hulu, Putussibau, membahas persoalan ketersediaan dan distribusi BBM, khususnya Pertalite dan solar bersubsidi. Persoalan LPG 3 kilogram juga menjadi bagian dari perhatian terkait kebutuhan energi masyarakat.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu, unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Pertamina Provinsi Kalimantan Barat, pengelola SPBU dan APMS serta pihak terkait lainnya.
Persoalan kelangkaan BBM menjadi perhatian karena dalam beberapa waktu terakhir masyarakat masih menghadapi antrean di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut dikeluhkan karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat, transportasi, distribusi barang hingga kegiatan ekonomi.
RDP Digelar, Publik Tunggu Hasil
Di tengah persoalan tersebut, RDP DPRD Kapuas Hulu diharapkan tidak berhenti sebagai forum penyampaian keluhan.
Publik kini menunggu hasil konkret dari pembahasan tersebut, terutama terkait bagaimana memastikan ketersediaan BBM, memperbaiki distribusi, mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan mencegah terjadinya kelangkaan berulang.
Masyarakat juga mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap BBM bersubsidi dapat dilakukan secara efektif mulai dari titik penyalur hingga konsumen.
Apalagi persoalan yang terjadi bukan hanya menyangkut Pertalite, tetapi juga solar bersubsidi serta LPG 3 kilogram yang memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Ketidakhadiran Sejumlah Unsur Ikut Disorot
Selain persoalan BBM, perhatian publik juga tertuju pada keterlibatan sejumlah unsur dalam RDP tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, unsur Polres Kapuas Hulu, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan tokoh masyarakat disebut tidak hadir dalam forum tersebut.
Kondisi itu kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana persoalan BBM dapat dibahas secara komprehensif apabila unsur pengawasan, penegakan hukum dan perwakilan masyarakat tidak seluruhnya terlibat.
Namun demikian, redaksi belum menyimpulkan alasan ketidakhadiran pihak-pihak tersebut. Konfirmasi kepada masing-masing instansi tetap diperlukan untuk memastikan apakah mereka menerima undangan, mengirimkan perwakilan, atau memiliki alasan lain terkait ketidakhadiran dalam RDP.
Jangan Sampai Rapat Berakhir, Masalah Tetap Berlanjut
RDP DPRD Kapuas Hulu kini memasuki tahap yang lebih penting, yakni tindak lanjut.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan rapat dan pembahasan, tetapi juga kepastian bahwa persoalan antrean dan kelangkaan BBM mendapat solusi yang dapat dirasakan secara langsung.
Jika setelah RDP antrean masih terjadi, pasokan masih tersendat dan masyarakat kembali kesulitan mendapatkan BBM sesuai ketentuan, maka publik tentu akan kembali mempertanyakan efektivitas hasil rapat tersebut.
Karena itu, masyarakat Kapuas Hulu kini menunggu bukti, bukan sekadar rapat.
Apakah RDP tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata dalam distribusi Pertalite, solar dan LPG 3 kilogram, atau persoalan yang sama kembali berulang?
Jawabannya akan terlihat dari kondisi di lapangan dalam waktu mendatang.
detiksatu.com — media kawasan publik
