Gunung sitoli,detiksatu.com || Banyak warga sempat bertanya‑tanya, apakah bangunan di pinggir Jalan Pancasila itu akan tetap berdiri meskipun sudah mendapat surat peringatan resmi dari pemerintah kota. Keraguan itu akhirnya terjawab pada Selasa (10/11/2026), ketika Rusmidi BR Lingga selaku pemilik bangunan mulai membongkar sendiri rumah yang ia bangun di Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli.
Langkah ini diambil lebih dari dua minggu setelah Dinas PUTR bersama Satpol PP Kota Gunungsitoli mengirim surat peringatan pertama tertanggal 28 Oktober 2026. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menjelaskan tiga alasan pokok penolakan pembangunan. Pertama, bagian bangunan melampaui batas tanah hak milik; kedua, lokasi masuk ke kawasan sempadan sungai; ketiga, sebagian struktur menempel pada jembatan sehingga berpotensi membahayakan keamanan infrastruktur publik. Dasar hukum peringatan itu merujuk pada Pasal 327 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 beserta hasil penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang.
Saat proses pembongkaran berlangsung, peristiwa itu menjadi tontonan warga sekitar. Salah satu tokoh masyarakat berinisial YG menyampaikan pandangannya.
“Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa setiap pembangunan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh semena‑mena mendirikan bangunan tanpa memperhatikan regulasi, tata ruang, batas kepemilikan tanah, maupun ketentuan keselamatan bangunan,” ujar YG
Ia juga mengingatkan agar warga tidak terburu‑buru membangun sebelum semua syarat terpenuhi.
“Jangan sampai masyarakat sudah mengeluarkan biaya besar untuk membangun, tetapi kemudian harus menghadapi persoalan karena tidak memenuhi ketentuan. Sebelum membangun, pastikan seluruh perizinan, kesesuaian tata ruang, dan persyaratan bangunan sudah jelas,” tambahnya.
Peristiwa ini bukan sekadar berakhirnya satu bangunan, melainkan peringatan keras bagi semua pihak. Jika pengawasan tata ruang terus berjalan secara konsisten dan tanpa tebang‑pilih, harapan warga untuk memiliki kota yang tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum bisa terwujud. Tim media akan terus memantau langkah‑langkah penertiban selanjutnya di wilayah Kota Gunungsitoli.(SZ)
