Nias barat,detiksatu.com || Tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Nias Barat kini tengah mendapat sorotan tajam serta kritikan pedas dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah persoalan krusial yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik publik dinilai jalan di tempat tanpa kejelasan dari pemerintah daerah.
Hingga memasuki awal November 2026, agenda sidang Paripurna Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias Barat dilaporkan belum kunjung terlaksana. Kondisi ini dinilai sangat janggal karena di lapangan, sejumlah pengerjaan proyek fisik daerah terpantau sudah mulai dieksekusi mendahului penetapan anggaran reguler.
Keterlambatan ini berimbas fatal terhadap hak-hak dasar aparatur dan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Gaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan masih tertahan dan belum dibayarkan. Situasi bagi para pegawai paruh waktu semakin memprihatinkan mengingat masa berlaku Surat Keputusan (SK) kerja mereka telah resmi berakhir pada bulan September 2026 lalu, tanpa ada kepastian perpanjangan maupun kejelasan pembayaran hak yang tertunggak.
Di sisi lain, sektor pelayanan kesehatan juga memicu gelombang kritik dari warga Nias Barat. Rumah Sakit Cerah Medika yang pembangunannya telah dinanti-nantikan, hingga detik ini belum juga diresmikan oleh pihak pemerintah. Mandeknya operasional fasilitas medis ini dinilai merugikan masyarakat luas yang membutuhkan akses kesehatan memadai di wilayah tersebut.
Publik mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Barat beserta DPRD untuk segera mengambil langkah konkret, menyelesaikan dinamika politik anggaran, serta memprioritaskan pemenuhan hak-hak pegawai demi menjaga stabilitas pelayanan publik di Nias Barat.(Redy Gea)
