Jakarta, detiksatu.com || Forum Juang Ononiha (FJO), yang merupakan komunitas sekaligus organisasi gabungan pemuda Kepulauan Nias, mahasiswa serta aktivis pemuda Nias Jakarta pusat yang kiprah independen nya menagih segala bentuk keperluan kepulauan Nias, serta Konsisten menyampaikan aspirasi masyarakat Nias di tingkat nasional hingga berbagai kementerian kini masyarakat menilai Forum Juang Ononiha dapat menjadi mitra independen masyarakat nias untuk mengawal aspirasi dan perjuangan kemajuan Kepulauan Nias.
Forum juang OnoNiha ( FJO ) menyoroti serius kondisi ruas jalan provinsi Siwalawa II–Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, yang dinilai sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
Forum juang OnoNiha FJO menilai kerusakan badan jalan yang dipenuhi lumpur, lubang, dan genangan air, ditambah minimnya penerangan serta kondisi drainase yang tidak terawat, telah mengganggu mobilitas masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Melalui berbagai dokumentasi berupa foto, video, dan laporan masyarakat di media sosial, kondisi tersebut menjadi perhatian publik. Forum juang OnoNiha FJO menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian penanganan dari pemerintah.
Sorotan tersebut semakin kuat karena proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Siwalawa II–Sirombu (PSD Afirmasi Kepulauan Nias) telah memiliki nilai kontrak sebesar Rp11.947.537.000, bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data pekerjaan, kontrak ditandatangani pada 14 Agustus 2026 dengan Nomor 620/16/SP/UPTD-BMCK/GST/VIII/2026. Proyek berada di bawah Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, dengan pelaksana CV Diori dan konsultan pengawas PT Arss Baru KSO Balakosa.
Atas dasar tersebut, Forum Juang Ononiha FJO mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar memberikan penjelasan terbuka mengenai progres fisik pekerjaan, realisasi pembangunan, pengawasan proyek, serta kepastian penyelesaiannya.
Forum juang OnoNiha FJO juga meminta Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., M.M., bersama Wakil Bupati Sozisokhi Hia, agar aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui koordinasi dan desakan kepada pemerintah provinsi, mengingat dampak kerusakan jalan tersebut dirasakan langsung oleh warga.
"Jangan hanya menampilkan kunjungan, kegiatan seremonial, publikasi program, maupun pengumuman besarnya anggaran. Masyarakat membutuhkan bukti pembangunan secara fisik. Anggaran hampir Rp12 miliar harus disertai transparansi pelaksanaan dan hasil pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan," tegas Forum Juang Ononiha.
Forum juang OnoNiha FJO turut menyoroti informasi peningkatan alokasi anggaran infrastruktur Kepulauan Nias pada 2026 yang disebut mencapai lebih dari Rp300 miliar, termasuk sejumlah program konektivitas Nias Selatan–Nias Barat, Jembatan Lahomi, peningkatan Hilimbuasi–Mandrehe, Jembatan Idano Noyo sepanjang 95 meter, serta ruas Gunungsitoli–Mandrehe sekitar 50 kilometer.
Menurut Forum Juang Ononiha FJO, berbagai program pembangunan tersebut harus berjalan seiring dengan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kepulauan Nias, termasuk ruas Siwalawa II–Sirombu yang masih menjadi keluhan masyarakat.
"Kami meminta Gubernur Sumatera Utara segera memberikan kepastian dan menunjukkan realisasi pembangunan yang nyata. Jangan biarkan masyarakat terus menghadapi jalan berlumpur, berlubang, dan tidak layak. Pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah, tetapi harus dapat dirasakan langsung oleh rakyat," tegas FJO.
Forum juang OnoNiha (FJO) menegaskan bahwa jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan bagian dari pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret, membuka informasi proyek kepada publik, serta memastikan kualitas pembangunan sesuai standar teknis jalan provinsi. (Jerwar)
