Jakarta, detiksatu.com || Kondisi kerusakan ruas jalan provinsi Siwalawa II–Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, menjadi sorotan serius. Josman Gulo, S.H., salah seorang pemuda Kepulauan Nias, aktivis hukum, sekaligus bagian dari Gerakan Mahasiswa Nias Nusantara (GMN-N), mempertanyakan kejelasan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut yang hingga Oktober 2026 masih dikeluhkan masyarakat karena dipenuhi lumpur, lubang, dan kerusakan badan jalan. ( 03/11/2026 )
Persoalan ini menjadi perhatian publik mengingat ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis penghubung aktivitas masyarakat di Kecamatan Mandrehe Barat dan Sirombu. Kerusakan infrastruktur tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, serta konektivitas antar daerah di Kabupaten Nias Barat.
Proyek Rp11,94 miliar telah memiliki kontrak pekerjaan
Berdasarkan data pekerjaan yang disampaikan, proyek tersebut memiliki nama paket Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Siwalawa II–Sirombu di Kabupaten Nias Barat (PSD Afirmasi Kepulauan Nias) dengan nilai kontrak sebesar Rp11.947.537.000, bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, dari nilai pagu/HPS sekitar Rp12 miliar.
Proyek tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
- Kontraktor pelaksana: CV Diori.
- Konsultan pengawas: PT Arss Baru KSO Balakosa.
- Tanggal penandatanganan kontrak: 14 Agustus 2026.
- Nomor kontrak: 620/16/SP/UPTD-BMCK/GST/VIII/2026.
- Sumber anggaran: APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2026.
- Lokasi pekerjaan: Ruas Siwalawa II–Sirombu, Kabupaten Nias Barat.
Dengan adanya data kontrak tersebut, Josman Gulo, S.H., meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka bagaimana progres pelaksanaan pekerjaan, realisasi fisik di lapangan, mekanisme pengawasan, serta jadwal penyelesaian proyek yang menggunakan anggaran publik tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan pembangunan yang telah memiliki dasar kontrak dan alokasi anggaran. Jangan sampai muncul kesenjangan antara besarnya anggaran yang dialokasikan dengan kondisi infrastruktur yang masih dikeluhkan warga.
Kerusakan jalan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian masyarakat meliputi Ononamole III, Sisobambowo, Iraonogeba, Iraonogambe, dan Lolohia, khususnya di Kecamatan Mandrehe Barat.
Warga mengeluhkan kondisi jalan yang berubah menjadi kubangan lumpur ketika hujan turun. Kendaraan roda dua kesulitan melintas, bahkan harus dituntun. Anak-anak sekolah pun terpaksa melepas sepatu dan membawanya di tangan ketika berjalan melewati jalan berlumpur.
Salah satu aspirasi warga menggambarkan keadaan tersebut:
"Pak, kami bukan tidak mau maju. Tapi bagaimana kami mau maju kalau jalan kami seperti sawah kerbau? Motor kami harus dituntun, bukan dikendarai. Kalau hujan turun satu jam saja, jalan kami sudah jadi kolam. Anak kami yang mau sekolah harus lepas sepatu, bawa sepatunya di tangan, jalan kaki lewat lumpur."
Josman Gulo, S.H., menilai keluhan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Infrastruktur jalan bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan kebutuhan mendasar yang menentukan akses pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Soroti anggaran infrastruktur Kepulauan Nias lebih dari Rp300 miliar
Josman Gulo, S.H., juga menyoroti informasi alokasi anggaran infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk wilayah Kepulauan Nias pada Tahun Anggaran 2026 yang disebut meningkat menjadi lebih dari Rp300 miliar.
Sejumlah program pembangunan lainnya yang menjadi bagian dari perhatian publik antara lain:
1. Jalur penghubung Nias Selatan Nias Barat dan Jembatan Lahomi. Terdapat informasi pengerjaan tahap awal sepanjang 2,3 kilometer yang dimulai sejak Agustus 2026, sebagai bagian dari program konektivitas dengan nilai keseluruhan mencapai ratusan miliar rupiah, termasuk pembangunan jembatan.
2. Ruas Hilimbuasi Mandrehe dan Jembatan Idano Noyo. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disebut mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk peningkatan ruas jalan, termasuk paket belasan miliar rupiah pada Hilimbuasi Mandrehe. Jembatan Idano Noyo sepanjang 95 meter juga diinformasikan telah diresmikan.
3. Peningkatan ruas Gunungsitoli Mandrehe. Peningkatan jalan provinsi sepanjang kurang lebih 50 kilometer untuk memperkuat akses utama menuju wilayah Nias Barat.
Menurut Josman Gulo, S.H.,, berbagai program tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan konektivitas Kepulauan Nias. Namun, pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga yang setiap hari menggunakan ruas Siwalawa II Sirombu.
Desak Bobby Nasution dan Bupati Nias Barat tidak lepas tangan
Josman secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution agar memberikan penjelasan konkret mengenai pelaksanaan proyek Siwalawa II–Sirombu. Ia juga mendesak Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., M.M., bersama Wakil Bupati Sozisokhi Hia, agar aktif melakukan koordinasi dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi.
Menurutnya, sekalipun status ruas tersebut merupakan jalan provinsi, pemerintah kabupaten tidak boleh melepaskan tanggung jawab koordinasi dan perjuangan terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakatnya.
Ia juga meminta agar pembangunan tidak berhenti pada pernyataan survei, rencana, maupun janji di hadapan publik.
"Jangan hanya memberikan pengumuman survei dan pernyataan pembangunan kepada masyarakat, tetapi realisasinya tidak terlihat secara nyata. Gubernur harus memberikan kepastian. Bupati juga harus berani menyuarakan kepentingan masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban buruknya infrastruktur," tegas Josman.
Masyarakat membutuhkan pembangunan permanen, bukan tambal sulam
Lebih lanjut, aspirasi masyarakat menghendaki peningkatan lima akses jalan desa, yakni Ononamole Telu, Sisobambowo, Iraonogeba, Iraonogambe, dan Lolohia, melalui konstruksi beton atau hotmix dengan lebar minimal empat meter serta dilengkapi drainase di sisi kiri dan kanan jalan.
Sementara untuk ruas jalan provinsi Mandrehe Barat Sirombu, masyarakat mengharapkan rekonstruksi menyeluruh sesuai standar teknis jalan provinsi dengan dukungan anggaran yang memadai.
Josman Gulo, S.H., menegaskan bahwa perbaikan sementara menggunakan sirtu yang kembali rusak ketika musim hujan bukanlah solusi jangka panjang. Pemerintah harus memastikan kualitas konstruksi, sistem drainase, dan ketahanan badan jalan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
"Jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Kami tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya meminta hak masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Anggaran sudah dialokasikan, kontrak sudah ditandatangani, sekarang publik membutuhkan transparansi progres dan bukti nyata pembangunan. Jangan biarkan jalan provinsi berubah menjadi kubangan lumpur yang terus menyulitkan kehidupan rakyat," tutup Josman Gulo, S.H.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, serta instansi teknis terkait segera memberikan klarifikasi resmi dan memastikan pembangunan ruas Siwalawa II–Sirombu berjalan sesuai ketentuan kontrak, tepat sasaran, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pemerataan pembangunan Kepulauan Nias harus dibuktikan melalui realisasi di lapangan, bukan hanya melalui besarnya angka anggaran dalam dokumen perencanaan. (Gaba'atulo W.)
