Pasaman Barat, detiksatu.com || Persatuan Aksi Mahasiswa Pasaman Barat (PAM PASBAR) menyoroti transparansi pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat. Sejumlah persoalan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di halaman Kantor Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Kamis (12/11/2026).
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), keterbukaan penggunaan dana Transfer keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp8,95 miliar yang diperuntukkan bagi pengadaan dua unit ambulans dan jaminan kesehatan masyarakat, hingga evaluasi fungsi pengawasan serta pembenahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Mahasiswa juga mendesak pembentukan satuan tugas lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Baznas, perusahaan swasta, dan BPJS Kesehatan guna memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Koordinator Umum PAM PASBAR, Abdul Bais, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Kepala Dinas Kesehatan dalam agenda penyampaian aspirasi tersebut. Menurutnya, mahasiswa sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan aksi dan sempat menunda agenda demonstrasi setelah memperoleh informasi bahwa Kepala Dinas sedang berada di Kota Padang.
"Hari ini kami kembali datang setelah sebelumnya menunda aksi karena kabarnya Ibu Kepala Dinas sedang ada kegiatan di Kota Padang. Untuk kedua kalinya kami telah menyampaikan pemberitahuan kepada aparat kepolisian sejak Senin lalu. Namun, setiap kali kami hendak menyampaikan aspirasi, keberadaan Ibu Kadis justru menjadi tanda tanya. Apakah memang tidak ada ruang untuk berdialog dengan mahasiswa, atau kritik publik sudah menjadi sesuatu yang ingin dihindari?" ungkap Bais.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa datang bukan untuk melakukan tindakan anarkis, melainkan memperjuangkan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
"Kami datang bukan untuk unjuk kegagahan, apalagi melakukan tindakan vandalisme. Kami datang untuk memperjuangkan hak konstitusional masyarakat. Mahasiswa punya tanggung jawab moral menjadi penyambung suara mereka yang tidak mampu bersuara," ujarnya.
Bais juga menyinggung peristiwa meninggalnya seorang bayi di Rura Patontang beberapa bulan lalu yang sebelumnya menjadi perhatian publik akibat persoalan akses pelayanan kesehatan.
"Kami tidak ingin ada lagi masyarakat yang kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan. Tragedi seperti di Rura Patontang seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah, bukan sekadar peristiwa yang berlalu tanpa evaluasi serius," sambungnya.
Menurut PAM PASBAR, publik berhak mengetahui bagaimana anggaran kesehatan dikelola, bagaimana pelayanan diawasi, dan sejauh mana pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Surat tuntutan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PAM PASBAR, Odius Efendi, kepada Sekretaris Dinas Kesehatan diharapkan memperoleh jawaban tertulis sesuai tenggat waktu yang dicantumkan.
PAM PASBAR juga berencana menyurati DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk mempertanyakan fungsi pengawasan terhadap Dinas Kesehatan. Pada Senin mendatang, mahasiswa akan menyampaikan laporan kepada Inspektorat Provinsi dan Ombudsman RI terkait sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mereka.
"Perjuangan ini tidak berhenti di halaman kantor dinas. Kami akan membawa persoalan ini ke lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. DPRD harus menjelaskan sejauh mana fungsi pengawasannya berjalan. Inspektorat dan Ombudsman juga harus melihat persoalan ini secara serius," tegas Bais.
Kadis Kesehatan Beri Klarifikasi
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, dr. Gina Alecia, M.Kes., saat dikonfirmasi Detiksatu.com, Kamis (12/11/2026), menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota mengikuti agenda Tanato Foundation terkait pembahasan lanjutan penanganan angka stunting bersama pimpinan dan dinas terkait lainnya.
"Karena hari ini di waktu bersamaan saya sedang berada di luar kota mengikuti agenda Tanato Foundation terkait pembahasan lanjutan mengenai upaya penanganan angka stunting bersama pimpinan dan dinas terkait lainnya," jelas dr. Gina.
Terkait aksi sebelumnya pada 5 November 2026, ia menyebut telah memperoleh informasi dari pihak Polres bahwa agenda penyampaian aspirasi mahasiswa tersebut dibatalkan.
"Sedangkan pekan sebelumnya, saya mendapatkan informasi dari Polres kalau kegiatan aksi penyampaian aspirasi mahasiswa tanggal 5 November dibatalkan," tambahnya.
Mengenai kritik dan tuntutan mahasiswa, dr. Gina menilai penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Ia juga mengapresiasi kritik dan masukan yang disampaikan.
"Sebagai negara demokrasi menurut saya wajar menyampaikan tuntutan dan kritikan. Terima kasih atas kritikan dan masukannya," ujarnya.
Ia juga menegaskan terbuka terhadap ruang dialog untuk membahas perbaikan pelayanan kesehatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta aturan yang berlaku.
"Mengenai dialog, saya sangat membuka diri untuk berdialog membahas untuk perbaikan dalam pelayanan sesuai tupoksi dan aturan yang ada. Terima kasih," tutupnya.
Tuntutan Mahasiswa Menanti Penjelasan Dinas Kesehatan
Meski telah menjelaskan alasan ketidakhadirannya dan menyatakan terbuka terhadap kritik serta dialog, sejumlah substansi tuntutan yang disampaikan PAM PASBAR belum mendapat tanggapan secara spesifik dari Kepala Dinas Kesehatan.
Di antaranya terkait transparansi pengelolaan dana BLUD, penggunaan anggaran TKD Rp8,95 miliar, evaluasi fungsi pengawasan pelayanan kesehatan, hingga usulan pembentukan satgas lintas sektor.
PAM PASBAR sebelumnya telah menyerahkan surat resmi berisi tuntutan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan. Mahasiswa berharap seluruh poin yang disampaikan dapat dijawab secara tertulis sesuai tenggat waktu yang telah dicantumkan dalam surat tersebut.
Dengan demikian, tindak lanjut Dinas Kesehatan terhadap tuntutan mahasiswa masih menjadi perhatian publik, terutama menyangkut keterbukaan pengelolaan anggaran dan upaya pembenahan pelayanan kesehatan di Pasaman Barat.
(R.Habibi)
