CIANJUR, DETIKSATU.COM || Pelaksanaan redistribusi tanah seluas 203,4 hektare di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum menemui kepastian. Penolakan sebagian petani terhadap rencana realokasi lahan membuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur akan membawa keberatan masyarakat ke pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Polemik tersebut mencuat setelah ratusan warga menyampaikan aspirasi di lingkungan Pendopo Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kamis (12/11/2026). Mereka meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai skema redistribusi, kualitas tanah pengganti, pembagian luas bidang, hingga status pengelolaan lahan yang berkaitan dengan keberadaan Badan Bank Tanah.
Ketua Otorita Lokal (OTL) Batulawang, Dani Ramdani, mengatakan penyampaian aspirasi merupakan tindak lanjut dari audiensi masyarakat dengan sejumlah pihak, termasuk perwakilan BPN dan unsur Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Menurut Dani, masyarakat menginginkan kepastian mengenai status, pengelolaan, alokasi, serta luas lahan yang menjadi perhatian warga. Mereka juga meminta agar kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi petani yang selama ini menggantungkan penghidupan dari aktivitas pertanian.
Dani memperkirakan lebih dari 500 warga terlibat dalam penyampaian aspirasi tersebut. Massa datang menggunakan puluhan kendaraan untuk meminta pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai persoalan pertanahan di Batulawang.
Keberatan utama masyarakat berkaitan dengan rencana pemindahan atau realokasi lahan dalam program Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). Petani menilai pemindahan lokasi garapan tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administratif karena menyangkut keberlanjutan usaha pertanian dan kondisi ekonomi keluarga.
Selain itu, warga mempertanyakan kualitas tanah pengganti yang disiapkan pemerintah. Mereka menginginkan kepastian bahwa lahan yang akan diterima memiliki kondisi dan produktivitas yang layak untuk mendukung kegiatan pertanian.
Masyarakat juga mempersoalkan mekanisme pembagian luas bidang serta dasar penetapan 1.927 calon penerima manfaat yang sebelumnya tercantum dalam keputusan pemerintah daerah pada 2024.
BPN: Keberatan Warga Akan Dibawa ke Pusat
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, H. Ara Komara Sujana, S.H., M.Si., QRMP, mengatakan BPN saat ini menjalankan ketentuan administratif yang menjadi dasar pelaksanaan program. Namun, pihaknya tetap menerima keberatan masyarakat untuk dibahas bersama GTRA.
Ara menegaskan BPN tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan sendiri di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, seluruh aspirasi warga akan dihimpun dan direkapitulasi sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Kami sedang melaksanakan ketentuan, bukan mengambil kebijaksanaan sendiri. Namun, semua keluhan dan tuntutan mereka saya terima sebagai bahan kajian bersama tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk disampaikan ke pusat," kata Ara seusai menerima perwakilan warga.
Ara menjelaskan, proses sosialisasi dan pengumpulan persetujuan masyarakat telah memasuki tahap akhir. Namun, pelaksanaannya diwarnai perbedaan sikap di antara calon penerima manfaat. Sebagian masyarakat menyatakan setuju, sedangkan sebagian lainnya menolak skema realokasi.
Ia memastikan tidak boleh ada paksaan maupun intimidasi dalam proses pengumpulan persetujuan. Masyarakat yang merasa mendapatkan tekanan diminta melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait.
"Sebetulnya ada juga masyarakat yang menyetujui program ini. Karena itu, dalam sosialisasi tidak ada paksaan maupun intimidasi. Jika ada warga yang merasa diintimidasi untuk menandatangani persetujuan, silakan laporkan," ujarnya.
Menurut Ara, potensi keberatan terhadap skema realokasi sebenarnya telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, ketika masih menjabat sebagai kepala seksi pada 2018, kemungkinan munculnya persoalan tersebut sudah menjadi pembahasan.
Ia menambahkan, pelaksanaan redistribusi juga harus memperhatikan perkembangan regulasi pertanahan. BPN perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Sosialisasi Bank Tanah Ditunda
Di tengah polemik redistribusi, masyarakat juga meminta kejelasan mengenai keberadaan Badan Bank Tanah di wilayah Batulawang.
Dani mengatakan pihaknya memperoleh informasi bahwa kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan Bank Tanah akan ditunda sementara. Penundaan tersebut diharapkan memberikan ruang untuk mengkaji kembali aspirasi masyarakat.
Warga meminta pemerintah menjelaskan hubungan pengelolaan Badan Bank Tanah dengan program reforma agraria, termasuk status lahan, peruntukan, alokasi, serta kemungkinan penyesuaian skema penanganan berdasarkan ketentuan hukum.
OTL Batulawang berharap pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, BPN, dan Badan Bank Tanah.
1.927 Calon Penerima Menunggu Kepastian
Saat ini, BPN Cianjur tengah merekapitulasi jumlah calon penerima manfaat dari total 1.927 nama yang sebelumnya masuk dalam daftar program.
Rekapitulasi tersebut mencakup masyarakat yang menyatakan persetujuan maupun mereka yang menolak skema redistribusi. Hasil pendataan dan dokumen keberatan akan dibahas melalui GTRA sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat.
Hingga Kamis (12/11/2026), belum ada kepastian apakah redistribusi tanah seluas 203,4 hektare akan tetap dilaksanakan menggunakan skema awal, mengalami perubahan, atau harus melalui peninjauan kembali.
Ara mengatakan tujuan utama reforma agraria adalah menyelesaikan persoalan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini menggarap lahan.
"Semangat kami tetap sama, yaitu menyelesaikan konflik pertanahan dan memberikan kepastian hukum agar penggarap naik kelas menjadi pemilik lahan yang sah. Namun, kami tidak menutup telinga terhadap mereka yang menolak. Semua menunggu petunjuk pusat," kata Ara.
Dengan belum adanya keputusan lanjutan, masyarakat masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai dasar penetapan 1.927 calon penerima, alasan pemilihan skema realokasi, kualitas tanah pengganti, dan mekanisme pembagian bidang.
Kepastian mengenai status serta peruntukan lahan yang berkaitan dengan Badan Bank Tanah juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu dijelaskan.
Kelanjutan redistribusi 203,4 hektare Batulawang kini menunggu hasil pembahasan GTRA dan arahan pemerintah pusat. Sementara itu, petani berharap proses tersebut menghasilkan kepastian hak atas tanah tanpa mengabaikan kondisi dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. (Bet-08)
