Menurutnya, kebijakan tersebut tidak terukur, tidak terarah, dan berpotensi merugikan banyak pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Yos Elopere usai Rapat Paripurna DPR Papua Pegunungan yang digelar di Gedung Aithousa Betlehem, Wamena, Kamis (24/7/2025).
Menanggapi 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Yos menyoroti rencana pelaksanaan doa rekonsiliasi dengan cara libur beberapa hari ke depan.
Ia menilai langkah tersebut perlu ditinjau kembali dan dikaji secara menyeluruh, terutama dalam hal dasar hukum dan koordinasi antar-lembaga.
“Pemerintah Jayawijaya perlu koordinasi intern dengan lembaga DPRP terkait Doa Rekonsiliasi. Dasar hukumnya ambil dari mana? Apakah dari Gereja atau dari adat, kalau dari Gereja perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait yaitu korban yang merasa dirugikan siapa? lalu pelakunya siapa?” ujar Yos dengan nada kritis.
Ia mempertanyakan efektivitas rekonsiliasi yang dilakukan secara tertutup dan individual di rumah masing-masing.
“Dengan cara ini semua orang berdoa di rumah masing-masing, apakah masalah itu selesai? Kan tidak juga,” tegasnya.
Lebih jauh, Yos menekankan bahwa sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, Wamena memiliki peran strategis dan menjadi pusat aktivitas masyarakat dari berbagai kabupaten.
“Semua orang berada di sini, beraktivitas di sini, lalu bagaimana dengan pelayanan rumah sakit, bagaimana dengan aktivitas belajar dan mengajar di sekolah-sekolah? Terus bagaimana dengan mama yang setiap hari duduk di pasar mencari nafkah?” ujarnya.
Ia menilai, kebijakan Pemkab Jayawijaya tidak mempertimbangkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
Menurutnya, keputusan tersebut seharusnya dibahas bersama DPR Papua Pegunungan agar lebih tepat sasaran.
“Nah, hal-hal seperti ini perlu pemerintah Jayawijaya koordinasi dengan DPR Papua Pegunungan, agar supaya kita pertimbangkan bersama-sama. Kalaupun itu kebijakan pemerintah, tetapi sekali lagi saya tegaskan, ini kebijakan pemerintah yang merugikan semua pihak,” katanya.
Yos menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak bisa diambil secara sepihak. Proses rekonsiliasi dan doa seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Rekonsiliasi dan doa itu perlu lapangan terbuka disaksikan oleh semua pihak: Gereja, adat, DPRP dan pemerintah,” tutupnya.
Kebijakan Pemkab Jayawijaya ini menjadi sorotan publik karena dianggap belum memiliki kejelasan mengenai maksud, bentuk pelaksanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses rekonsiliasi tersebut.
Ketua DPR Papua Pegunungan meminta pemerintah lebih bijak dan terbuka dalam setiap langkah yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Sumber: Suaralapago.news
Penulis : (Dani Helucha)
