"Kami menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah. Masyarakat berhak tahu data stok obat, masa kedaluwarsa, dan rencana distribusinya," tegas seorang perwakilan KMP dalam orasinya.
Selain itu, KMP juga menuntut DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi IV, untuk membentuk Pansus Pengawasan Sektor Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses perencanaan dan pengadaan obat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
KMP juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat untuk melakukan audit investigatif lanjutan terhadap proses belanja obat, distribusi, dan penyimpanan di gudang farmasi Dinas Kesehatan.
"Obat kedaluwarsa senilai Rp 1 miliar adalah bukti nyata bahwa ada uang rakyat yang mati sebelum sempat menyelamatkan nyawa. Ini adalah penghinaan terhadap hak hidup rakyat," ujar Koordinator Umum KMP dengan nada geram.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai. KMP mengancam akan terus melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor maupun Dinas Kesehatan terkait tuntutan KMP ini.
