Palembang,detiksatu.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lembaga yang mengawasi kinerja perbankan menjadi salah satu fihak yang bertanggung jawab terhadap persetujuan pemberian pasilitas Kredit ke PT BSS dan PT SAL senilai Rp1,3 Triliun.
Berdasarkan POJK No. 42 POJK.03/2017 tentang Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank dan POJK No. 38/POJK.03/2019 serta POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bank umum dan Bank BPR maka pemberian pasiltas kridit ke PT BSS dan PT SAL jelas melanggar Peraturan OJK.
Ditengarai lolosnya pemberian fasilitas kredit modal kerja Rp1,3 triliun dengan agunan katabelece oknum BPN dan Kementerian ATR dalam bentuk cover note disinyalir karena ada oknum petinggi OJK menyetujui pemberian fasilitas kredit ke PT BSS dan PT SAL.
Direksi Bank BRI tentunya melaporkan rencana pemberian pasilitas kredit diatas batas maksimum (BMPK) ke OJK dan meminta persetujuan agar pasilitas kridit ke PT BSS dan PT SAL dapat dikucurkan walau jaminan kredit berupa cover note HGU dalam proses.
Proposal kredit di atas BMPK ini tentunya didasari neraca perusahaan terkait PT BSS dan PT SAL untuk memberikan keyakinan kalau pasilitas kredit modal kerja dengan pagu Rp1,3 triliun layak untuk disetujui dan dicairkan.
Namun tidak seharusnya OJK serta merta menyetujui pemberian fasilitas kredit di atas BMPK ini ke PT BSS dan PT SAL senilai Rp. 1,3 trilyun tanpa memperhatikan resiko kredit macet dan prinsip ke hati - harian dalam pemberian fasilitas kredit.
Pemberian gasilitas Kredit di atas BMPK ke PT BSS dan PT SAL terbukti bermasalah dan agunan atau jaminan jelas tidak mungkin mengcover pokok pinjaman Rp. 1,3 trilyun dan akibatnya Bank BRI mengalami kerugian hampir Rp. 800 milyar.
Sumber: KMAKI
