Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi sorotan nasional.

Jakarta _Gelombang kritik publik dan warganet muncul, menuding bahwa bencana yang merenggut ratusan korban jiwa itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberi izin pembalakan hutan dan pembukaan lahan tambang.

Nama Sekjen PSI yang juga menjabat sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, ikut terseret sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Banyak pihak menuding bahwa kebijakan kehutanan selama ini diduga turut memperparah kerusakan lingkungan di wilayah bencana.

Menanggapi panasnya isu tersebut, kader PSI Dian Sandi Utama menyampaikan pandangannya di media sosial. Ia menilai bahwa bencana sedang dijadikan alat untuk menyerang pihak-pihak tertentu.

"Air yang turun sama besarnya dengan hoax yang beredar. Kita telah sampai diujung waktu, di mana bencana dijadikan alat untuk memukul lawan," tulisnya di X.

Namun pernyataan itu justru memicu reaksi keras warganet.

Banyak yang mengingatkan bahwa PSI dan pendukungnya dulu juga kerap menjadikan banjir Jakarta sebagai bahan serangan politik kepada Anies Baswedan.

Mereka menilai sikap PSI kini tidak konsisten.

Sejumlah komentar bernada kritik pun muncul, mulai dari tudingan munafik, pembelaan terhadap korban di Sumatera, hingga seruan agar Kementerian Kehutanan bertanggung jawab atas izin pembalakan yang dianggap berkontribusi pada bencana.

Beberapa warganet juga menyoroti banyaknya batang kayu besar yang hanyut dibawa banjir, yang mereka nilai sebagai bukti kerusakan hutan.