Bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dana itu adalah komitmen strategis untuk bergabung dalam Board of Peace—aliansi perdamaian inisiasi Presiden AS Donald Trump—demi memulihkan Gaza. Namun, jika nominal yang sama dibawa turun ke gang-gang sempit di pelosok Indonesia, ceritanya berubah menjadi tragedi kesempatan yang hilang.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melempar kritik tajam yang menohok ulu hati kebijakan anggaran negara: Nominal fantastis itu, jika tidak diterbangkan ke luar negeri, sejatinya mampu membebaskan biaya pendidikan bagi 1,3 juta anak miskin di Tanah Air.
Membeli Gengsi di Tengah Krisis
"Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini soal keberpihakan," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya. Ia menyebut langkah pemerintah ini sebagai bentuk buying prestige—upaya membeli status di panggung global yang dilakukan secara "ugal-ugalan" di tengah kondisi pendidikan domestik yang sedang 'koma'.
Narasi yang dibangun pemerintah adalah solidaritas kemanusiaan global. Namun, JPPI mengingatkan bahwa solidaritas semestinya dimulai dari rumah sendiri. Di saat pemerintah sibuk mengamankan kursi di meja perundingan elit dunia, jutaan anak Indonesia justru terancam kehilangan kursi di ruang kelas karena tak ada biaya.
Matematika Pahit Pendidikan Kita
Kalkulasi yang disodorkan JPPI sederhana namun menyakitkan. Angka Rp 16,7 triliun bukanlah sisa uang receh dalam APBN. Itu adalah dana raksasa yang bisa menjadi "dewa penyelamat" bagi angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih tinggi.
Bayangkan skenarionya: 1,3 juta anak—yang kini mungkin harus bekerja serabutan, mengamen, atau menikah dini karena putus sekolah—bisa kembali mengenakan seragam, duduk di bangku sekolah, dan berani bermimpi, sepenuhnya gratis.
"Pemerintah seolah menutup mata. Di satu sisi berteriak soal SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, tapi di sisi lain, anggaran yang bisa menyelamatkan generasi justru dialihkan untuk 'hobi' geopolitik," tambah Ubaid.
Kontradiksi Kebijakan
Kritik ini semakin tajam ketika disandingkan dengan keluhan klasik pemerintah soal keterbatasan fiskal. Program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis saja harus mengalami penyesuaian anggaran berkali-kali agar tidak membebani APBN. Guru honorer masih berteriak soal gaji yang tak manusiawi, dan bangunan sekolah rusak masih menjadi pemandangan umum di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Tiba-tiba, muncul komitmen Rp 16,7 triliun untuk sebuah inisiatif luar negeri yang manfaat langsungnya bagi rakyat Indonesia masih menjadi tanda tanya besar.
Publik kini disuguhi sebuah paradoks: Sebuah negara yang berani menyumbang triliunan rupiah untuk perdamaian dunia, namun belum mampu "berdamai" dengan kemiskinan dan kebodohan di negerinya sendiri. Apakah gengsi internasional kini lebih mahal harganya dibandingkan masa depan 1,3 juta anak bangsa?
Pertanyaan itu kini menggantung di langit-langit istana, menunggu jawaban yang lebih bijak daripada sekadar retorika diplomasi.
