Hal itu disampaikan Arnold L Panjaitan, selaku Ketua DPD GAMKI Jawa Timur dalam siaran pers nya kepada media pada hari Rabu 28/1/26.
"GAMKI Jawa Timur mendukung Polri tetap di bawah Presiden dan menolak jika Polri menjadi dibawah kementrian khusus" Ujar Arnold
Ia mengatakan, perubahan Posisi Polri menjadi di bawah Kementrian terkait dapat membuka ruang Politisasi dan Fragmentasi Kekuasaan.
"Perubahan posisi Polri berpotensi membuka ruang politisasi institusi penegak hukum dan menciptakan konflik kewenangan antar lembaga negara. Hal ini dapat melemahkan sistem hukum dan mengganggu stabilitas pemerintahan" Terang Arnold.
Arnold menjelaskan, bahwa tantangan keamanan saat ini mulai dari kejahatan transnasional, konflik sosial, terorisme, hingga kejahatan lingkungan, membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga kepemimpinan Presiden memungkinkan koordinasi strategis yang cepat dan terintegrasi.
GAMKI Jawa Timur menilai memperkuat Polri bukan dengan memindahkan posisinya, melainkan dengan reformasi internal, peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan publik yang kuat.
"Oleh karena itu, kami menegaskan sikap bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi demokrasi, keadilan, dan masa depan bangsa." Pungkasnya.
