Jakarta, detiksatu.com || Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat evaluasi kinerja kabinet di Jakarta pada akhir Januari 2026, seiring genapnya satu tahun masa kerja pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di tengah rapat tersebut, isu reshuffle kabinet kembali mengemuka dan menjadi sorotan publik serta kalangan politik nasional.
Pertanyaan besar pun mencuat: apakah wacana perombakan kabinet awal 2026 hanya sekadar rumor politik rutin, atau justru menjadi sinyal tegas Presiden Prabowo dalam menilai kinerja para menteri setelah satu tahun pemerintahan berjalan?
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Istana terkait perubahan susunan kabinet. Namun, intensitas evaluasi dan dinamika politik yang berkembang menandakan bahwa opsi reshuffle tetap terbuka.
Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Jadi Titik Kritis
Sumber-sumber di lingkungan pemerintahan menyebutkan bahwa evaluasi kinerja menteri menjadi agenda penting Presiden Prabowo untuk memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai target 2026. Fokus utama evaluasi meliputi realisasi program strategis, efektivitas koordinasi antar kementerian, serta kemampuan menteri menerjemahkan visi Presiden ke dalam kebijakan konkret.
Presiden Prabowo dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan disiplin kinerja. Oleh karena itu, satu tahun pemerintahan dinilai sebagai fase krusial untuk mengukur kesiapan kabinet menghadapi tantangan ekonomi global, stabilitas nasional, serta percepatan pembangunan.
Istana Tegaskan Hak Prerogatif Presiden Tetap Dijaga
Menanggapi isu reshuffle, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja menteri merupakan proses rutin dalam sistem pemerintahan yang sehat dan profesional.
“Evaluasi adalah hal yang wajar dan dilakukan secara berkala. Presiden ingin memastikan bahwa seluruh jajaran kabinet bekerja efektif dan sejalan dengan arah kebijakan nasional,” ujar Prasetyo.
Ia juga menambahkan bahwa hingga akhir Januari 2026, Istana belum menetapkan jadwal resmi terkait pengumuman reshuffle kabinet. Menurutnya, Presiden akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan matang, bukan tekanan opini publik atau dinamika politik sesaat.
Sinyal Politik dan Momentum Februari 2026
Meski belum ada kepastian, pengamat politik menilai pernyataan Istana sebagai sinyal bahwa opsi perombakan tetap terbuka. Beberapa analis menyebut Februari 2026 sebagai momentum yang realistis apabila Presiden memutuskan melakukan reshuffle, mengingat pertimbangan efektivitas kerja pemerintahan sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Jika reshuffle dilakukan, waktunya memang ideal sebelum Ramadan agar konsolidasi internal kabinet bisa segera berjalan,” kata seorang pengamat politik dari lembaga riset nasional.
Langkah tersebut dinilai konsisten dengan karakter Presiden Prabowo yang cenderung mengambil keputusan strategis di awal fase pemerintahan untuk memastikan stabilitas dan akselerasi program prioritas.
Kementerian Strategis Masuk Evaluasi Berbasis Kinerja
Sejumlah kementerian strategis disebut masuk dalam radar evaluasi berbasis kinerja dan tantangan sektoral. Evaluasi tidak semata-mata didasarkan pada faktor politik, melainkan pada capaian indikator kerja, serapan anggaran, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Kementerian yang bersinggungan langsung dengan sektor ekonomi, pangan, energi, dan infrastruktur menjadi perhatian khusus, mengingat sektor-sektor tersebut berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.
Namun demikian, sumber internal menyebutkan bahwa terdapat pula sejumlah menteri yang dinilai berada di “zona aman” karena dianggap berhasil menunjukkan kinerja solid, loyal terhadap garis kebijakan Presiden, serta mampu membangun koordinasi lintas sektor dengan baik.
Antara Konsolidasi dan Stabilitas Politik
Isu reshuffle kabinet juga dipandang sebagai bagian dari upaya konsolidasi pemerintahan pasca satu tahun berjalan. Presiden Prabowo dinilai ingin memastikan bahwa kabinetnya bukan hanya solid secara politik, tetapi juga efektif dalam menjalankan agenda pembangunan jangka menengah.
Publik kini menanti sikap resmi Presiden, apakah akan mempertahankan komposisi kabinet demi stabilitas, atau melakukan penyegaran sebagai bentuk penegasan arah kepemimpinan. Apa pun keputusannya, reshuffle jika terjadi dipastikan akan membawa pesan politik dan kebijakan yang kuat bagi perjalanan pemerintahan ke depan.
Hingga kini, Istana memilih tetap bersikap hati-hati, sementara dinamika politik terus berkembang dan perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya dari Presiden Prabowo Subianto.
Red-Ervinna
