Manipulasi laporan pertanggungjawaban dana proyek, terutama yang bersumber dari dana publik seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sangat rawan seperti di kelurahan cirimekar yang akan menghadapi hukum karena di duga ada aliran dana ke pihak kelurahan,
Hingga Januari 2026, terdapat beberapa laporan terkait keterlibatan oknum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau organisasi serupa dalam dugaan manipulasi data proyek drinase anggaran tahun 2025.
Seperti pembangunan drinase di beberapa titik,jl lingkungan Rw 3,kelurahan cirimekar,kecamatan cibinong,sebesar 111,520,114.
Betonisasi jl lingkungan RW 3,Rp 72,633,233, menjadi dugaan korupsi maupun manipulasi data sampai pemalsuan kuitansi kosong, yang di minta ke Rt maupun Rw hingga pemalsuan bon kosong berahir ke pemalsuan setempel,dugaan tersebut mencuat ke publik ada aliran dana ke pihak kelurahan untuk memperlancar jalanya proyek tersebut.
Dugaan tersebut salah satu lembaga GERAKAN RAKYAT PEDULIKEADILAN DAN KEMAKMURAN,melaporkan pihak LPM kelurahan cirimekar agar di audit sesu laporan masarakat yang di duga ada indikasi merugikan anggaran negara.
Kepada aparat penegak hukum (APH) agar turun ke lokasi guna untuk menyelidiki dugaan tersebut.
Warga paruh baya yang enggan di sebut namanya saat di tanya awak media,ia mengatakan,iya pak infonya begtu lpm dan kelurahan sedang di laporkan terkait dugaan manipulasi data bon belanja dan kuitansi kosong serta pemalsuan setempel.ucap warga.
Dalam hal ini kepada bupati bogor RUDY SUSMANTO, di minta agar mengevaluasi kinerja pemerintahan (PLT MUHTADIN) kelurahan cirimekar, dan PIHAK PLT KELURAHAN cirimekar di minta oleh warganya tegas mengganti LPM yang akan mencidrai kinerja kelurahan.
Pihak plt kelurahan cirimekar saat di konfirmasi via tlp whatsapp, ia menjawab, Ijin petunjuk om... punten saya mesti menyampaikan apa, saya baru jabat plt lurah per oktober 2025.
Masyarakat diimbau untuk terus mengawasi transparansi melalui portal keterbukaan informasi serta mengawal laporan tersebut agar oknum tersebut cepat di tindak sesusi undang-undang yang berlaku.
hingga berita ini di tayangkan pihak LPM belum memberikan tanggapan atas laporan salah satu lembaga.tutupnya.
Red-el.
Sumber.neodetik.com
