Jakarta, detiksatu.com || Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (28/1/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas arah dan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional, dengan fokus utama pada sektor mineral dan batu bara (minerba).
Pemanggilan para menteri ini mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo terhadap optimalisasi pengelolaan kekayaan alam Indonesia agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan rakyat, sejalan dengan visi pemerintahan dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Salah satu menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa diskusi difokuskan pada upaya menyeimbangkan peningkatan penerimaan negara dengan keberlangsungan dunia usaha di sektor strategis tersebut.
“Bagaimana kita bisa memediasi agar pengelolaan sumber daya alam itu betul-betul berorientasi pada penghasilan negara yang lebih baik, tapi juga harus bijak dengan pengusaha, kira-kira begitu,” ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo menekankan bahwa pengelolaan SDA tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, melainkan harus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga memahami pentingnya menjaga iklim investasi agar tetap kondusif bagi pelaku usaha.
“Negara harus mendapatkan manfaat optimal, tetapi kita juga tidak boleh mematikan dunia usaha. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlanjutan industri,” tambahnya.
Arahan Presiden: Formulasi Kebijakan untuk Kepentingan Nasional
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus kepada Kementerian ESDM untuk segera merumuskan formulasi kebijakan yang tepat dan komprehensif dalam pengelolaan sektor minerba. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan fiskal, investasi, serta pemerataan manfaat bagi masyarakat.
Presiden, kata Bahlil, secara tegas mengingatkan agar seluruh kebijakan pengelolaan SDA tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Arahan Presiden kepada kami, khususnya saya sebagai Menteri ESDM, agar segera mencari formulasi yang tepat untuk kepentingan negara yang lebih baik. Orientasi pengelolaan negara sesuai Pasal 33 UUD 1945 itu jelas, semuanya harus dikelola dengan baik untuk menyejahterakan rakyat. Kita membutuhkan pendapatan negara yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Bahlil.
Ia menambahkan, peningkatan penerimaan negara dari sektor minerba menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional, termasuk program-program strategis pemerintah di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kajian Berkelanjutan dan Langkah Lanjutan
Pemerintah, lanjut Bahlil, akan terus melakukan kajian mendalam dan pembahasan lanjutan bersama para pemangku kepentingan terkait. Langkah ini bertujuan memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan negara secara fiskal, tetapi juga memberikan kepastian hukum, mendorong hilirisasi industri, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Semua akan kami kaji secara komprehensif. Prinsipnya, pengelolaan SDA harus adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
Pertemuan di Istana Merdeka ini sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal langsung kebijakan strategis di sektor sumber daya alam, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Pemerintah berharap, melalui formulasi kebijakan yang tepat, sektor minerba dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Red-Ervinna
