Langkah ini bukan hanya sekedar penegakan hukum atas tuduhan narkotika dan "narco-terrorism", tetapi menjadi tindakan berskala besar yang melibatkan serangan udara dan invasi pasukan ke ibu kota Caracas, yang menewaskan puluhan tentara dan warga sipil.
Operasi itu juga mengakibatkan ketegangan diplomatik yang meluas di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa alasan di balik keputusan Trump tidak sesederhana apa yang tampak secara resmi.
Trump sendiri dalam penjelasan publiknya berulang kali menekankan bahwa serangan tersebut adalah bagian dari perang terhadap "narco-terrorism" dan ancaman yang diklaim Venezuela terhadap keamanan nasional AS. Namun analis internasional dan beberapa media besar menyoroti bahwa motif sesungguhnya juga sangat dipengaruhi oleh faktor strategis lain yang jauh lebih besar, terutama seputar minyak dan geopolitik.
Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, dan negara itu telah lama menjadi sekutu penting bagi Rusia dan China dalam kerangka hubungan ekonomi dan energi global. Motif Trump yang terlihat dalam pidatonya serta pernyataan pejabatnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan untuk mengendalikan sumber daya itu serta membatasi pengaruh geopolitik negara-negara saingan besar tersebut.
Tindakan militer langsung ini menandai perubahan drastis dari pendekatan tradisional AS terhadap Venezuela, yang selama ini lebih banyak menggunakan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik. Trump terlihat mengedepankan kekuatan militer karena dia percaya menggunakan kekuatan keras dapat mencapai dua tujuan dalam satu langkah, secara langsung menggulingkan rezim yang selama bertahun-tahun bermusuhan dengan Washington dan menunjukkan kekuatan Amerika di panggung global, serta meraih akses ekonomi yang sangat besar.
Dalam pandangan Trump dan pendukungnya, cara ini lebih efektif daripada sekedar tekanan ekonomi atau diplomatik yang sering berlarut-larut dan tidak pernah memaksa perubahan cepat.
Di dalam negeri AS sendiri, keputusan Trump ini membelah peta politik. Sebagian besar anggota Partai Republik mendukung tindakan tersebut, melihatnya sebagai simbol kekuatan dan keberanian dalam menghadapi “ancaman” luar negeri, serta sebagai tindakan yang tegas melawan rezim yang selama ini dituduh melakukan pelanggaran HAM serta menghambat stabilitas regional. Namun Partai Demokrat dan beberapa tokoh moderat Republik di AS mengkritik keras keputusan ini, menilai Trump telah melampaui kewenangannya sebagai presiden dengan menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres. Kritik itu datang dari argumen bahwa konstitusi AS menghendaki otorisasi kongres sebelum penggunaan kekuatan militer di luar negeri, serta kekhawatiran akan dampak hukum internasionalnya.
Reaksi global terhadap operasi ini sangat kuat dan beragam. Negara-negara besar seperti Rusia dan China dengan tegas mengecam tindakan militer AS. Pemerintah Rusia menyebut serangan itu sebagai bentuk agresi bersenjata yang tidak dapat dibenarkan, melanggar kedaulatan sebuah negara merdeka dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Pernyataan semacam itu memperlihatkan bahwa Moskow melihat peristiwa ini sebagai ancaman serius terhadap tatanan dunia yang selama ini berlandaskan norma internasional, dan sebagai preseden berbahaya untuk intervensi unilateral oleh negara kuat.
China juga dengan keras memprotes langkah Trump. Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa tindakan militer AS di Venezuela melanggar hukum internasional dan merupakan ancaman terhadap perdamaian serta stabilitas di Amerika Latin dan Karibia. Ini menunjukkan bahwa Beijing melihat intervensi AS bukan hanya sebagai masalah bilateral antara Washington dan Caracas, tetapi sebagai ancaman sistemik terhadap prinsip kedaulatan negara yang bisa berdampak pada hubungannya sendiri dengan negara-negara lain di seluruh dunia.
Korea Utara, di bawah pimpinan Kim Jong Un, juga mengecam keras serangan tersebut. Pyongyang menyebutnya sebagai pelanggaran paling serius terhadap kedaulatan nasional dan menyerukan solidaritas melawan apa yang mereka gambarkan sebagai imperialisme AS. Pernyataan seperti itu memperlihatkan bahwa rezim Korea Utara melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk menegaskan kembali retorika anti-AS mereka serta memperkuat legitimasi internal di tengah tekanan global yang terus mereka rasakan.
Reaksi negara-negara lain di dunia dan di PBB juga menunjukkan kecaman luas, dengan banyak pemerintahan menyatakan bahwa tindakan semacam ini mengancam prinsip hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi hubungan antarnegara. Banyak pemimpin dunia mengingatkan bahwa solusi terhadap krisis internal suatu negara harus dicapai melalui dialog dan diplomasi, bukan melalui aksi militer sepihak.
Kita kini menyaksikan bagaimana keputusan Trump telah mengubah percakapan global tentang kekuasaan dan hukum internasional. Tidak hanya mengubah dinamika di Amerika Latin, tetapi juga memaksa negara-negara besar bersaing di panggung geopolitik untuk kembali menegaskan sikap mereka. Baik Rusia, China, maupun Korea Utara kini berada dalam posisi di mana mereka harus merumuskan respons terhadap potensi langkah militer AS berikutnya, sekaligus memperkuat aliansi dan strategi mereka sendiri dalam menghadapi apa yang mereka pandang sebagai perilaku hegemonik dari Washington.
Ini bukan hanya tentang Venezuela, tetapi tentang masa depan bagaimana negara-negara besar akan berinteraksi dalam tatanan dunia yang semakin kompleks, di mana kekuatan militer kembali menjadi alat utama kebijakan luar negeri, menggeser kembali norma internasional yang selama bertahun-tahun dijunjung tinggi.
Oleh: Agusto Sulistio - Pegiat Sosmed, Aktif di Indonesian Democracy Monitor (InDemo).
Kalibata, Jaksel, Kamis 8 Januari 2026, 20:45 Wib.
