Masamba-detiksatu.com — Kabupaten Luwu Utara masih berada dalam kondisi lumpuh sejak Jumat hingga Minggu, 25 Januari 2026. Akses utama Trans Sulawesi di Jembatan Baliase, Kecamatan Masamba, terus diblokade oleh mahasiswa bersama pemuda setempat dalam rangkaian aksi unjuk rasa yang menyuarakan tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Pemblokadean yang telah berlangsung selama beberapa hari tersebut menyebabkan arus lalu lintas dari dan menuju wilayah Luwu Utara terhenti total. Jalur vital penghubung Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah itu tidak dapat dilalui kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun kendaraan logistik.
Pantauan di lokasi pada Minggu menunjukkan massa aksi masih bertahan di atas Jembatan Baliase dengan menutup badan jalan menggunakan kendaraan dan barikade. Para pengunjuk rasa menegaskan akan terus bertahan hingga aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Selain pemblokadean di Jembatan Baliase, aksi unjuk rasa juga diperkirakan meluas ke titik lain. Jalan Trans Sulawesi poros Sabbang dikabarkan akan diblokade oleh kelompok pengunjuk rasa lainnya pada Minggu siang. Jika pemblokadean terjadi secara bersamaan di dua jalur strategis tersebut, maka Luwu Utara dipastikan terisolasi total dari akses darat.
Kondisi ini berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat. Distribusi bahan kebutuhan pokok tersendat, aktivitas ekonomi terhenti, serta mobilitas warga antar daerah lumpuh. Sejumlah pengendara dilaporkan tertahan berjam-jam tanpa kepastian, sementara sebagian lainnya terpaksa memutar arah untuk menghindari lokasi aksi.
Aksi pemblokadean ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat Luwu Raya yang menilai aspirasi pembentukan provinsi baru telah diperjuangkan selama bertahun-tahun namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan. Massa menilai berbagai penyampaian aspirasi sebelumnya hanya berakhir pada janji tanpa tindak lanjut konkret.
Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa penutupan jalan bukan tujuan utama, melainkan bentuk tekanan agar pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap aspirasi masyarakat Luwu Raya. Mereka menyebut tuntutan ini merupakan suara kolektif rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Hingga Minggu, 25 Januari 2026, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat terkait tindak lanjut tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Aparat kepolisian terlihat melakukan pemantauan di sekitar lokasi aksi, namun belum melakukan pembubaran maupun pengalihan arus lalu lintas secara menyeluruh.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan meluasnya aksi serupa jika tidak ada respons cepat dan dialog terbuka dari pemerintah. Masyarakat kini menanti kehadiran negara di tengah kondisi yang semakin genting, seiring Luwu Utara yang masih terisolasi sejak Jumat.
Reporter:Rd
