Korban diduga terjatuh akibat jalan berlubang sebelum terlindas truk bermuatan panjang.
Raksa, salah satu aktivis Banten, menegaskan bahwa kasus ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian.
Menurutnya, kecelakaan tidak semata-mata dapat disalahkan pada kendaraan yang melintas, melainkan kondisi jalan rusak yang tidak segera diperbaiki sehingga menimbulkan korban jiwa.
“Kemana tanggung jawab pemerintah, khususnya penyelenggara jalan nasional? Saya minta aparat penegak hukum mengusut tuntas akar persoalan ini,” ujar Raksa, Senin (9/2/2026).
Raksa juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap mereka diberi ketabahan.
Namun ia menekankan bahwa penegakan hukum atas kerusakan jalan harus dilakukan secara transparan dan adil.
Tanggung Jawab Penyelenggara Jalan
Raksa menegaskan bahwa lokasi kecelakaan berada di jalan nasional, sehingga Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) wajib bertanggung jawab.
Ia merujuk pada Pasal 24 UU LLAJ, yang menyatakan penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan rusak yang dapat menimbulkan kecelakaan, serta memberi tanda atau rambu jika perbaikan belum dapat dilakukan.
Lebih lanjut, Raksa mengutip Pasal 273 ayat (1) UU LLAJ, yang mengatur bahwa jika jalan rusak mengakibatkan orang lain meninggal dunia, penyelenggara dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga Rp120 juta.
Sementara itu, jika tidak memberi tanda pada jalan rusak, ancaman pidana adalah penjara paling lama 6 bulan atau denda Rp1,5 juta.
“UU LLAJ harus ditegakkan. BPJN sebagai penyelenggara jalan nasional tidak boleh abai. Jalan rusak dan berlubang harus segera diperbaiki sesuai aturan agar tidak menimbulkan korban lagi,” tandas Raksa.(Jul)
