Jakarta, detiksatu.com || Dua Menteri Presiden Prabowo saling serang di ruang publik, DPR soroti Mlminimnya joordinasi proyek kapal. Ruang publik kembali diramaikan oleh adu pernyataan dua menteri dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terlibat saling koreksi terkait realisasi anggaran pembangunan kapal yang hingga kini disebut belum berjalan.
Perdebatan terbuka itu bermula dari pernyataan Purbaya dalam sebuah forum yang mempertanyakan belum adanya realisasi proyek pembangunan kapal di lingkungan KKP, meski anggaran telah disiapkan.
Dalam forum tersebut, Purbaya mengaku heran karena menurut data yang ia terima, belum ada pengusaha galangan kapal yang menerima pesanan dari KKP.
“Kan aneh, enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” ujar Purbaya dengan nada mempertanyakan.
Ia menilai kondisi tersebut kontradiktif dengan semangat pemerintah yang tengah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui belanja negara. Menurutnya, jika anggaran sudah dialokasikan namun tidak segera direalisasikan dalam bentuk proyek riil, maka dorongan terhadap sektor industri termasuk galangan kapal tidak akan optimal.
Purbaya juga mempertanyakan apakah koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perindustrian maupun Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sudah berjalan efektif. Ia menekankan bahwa belanja pemerintah seharusnya menjadi penggerak aktivitas ekonomi.
“Kenapa KKP belum order ke sana? Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin,” ujarnya.
Bahkan, dalam pernyataan yang terdengar sebagai bentuk kekecewaan, ia menyebut alokasi utang yang tidak terserap sebagai kerugian. “Rugi saya, Pak. Utang-utang dialokasikan enggak dipakai,” katanya.
Klarifikasi KKP: Sumber Dana Dari Pinjaman UK
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud bukan bersumber dari anggaran rutin yang sepenuhnya berada di bawah kendali KKP.
“Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya. Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” kata Trenggono.
Ia menjelaskan bahwa skema pendanaan berasal dari pinjaman pemerintah Inggris (UK loan) dan prosesnya masih dalam tahap administrasi serta pembahasan mekanisme teknis. Selain itu, menurut Trenggono, pelaksana atau eksekutor proyek bukan KKP secara langsung, melainkan Badan Logistik Pertahanan. KKP disebut hanya berperan dalam aspek teknis serta penyediaan tenaga kerja.
Dengan demikian, menurutnya, belum adanya pesanan ke galangan kapal bukan semata-mata karena KKP tidak menjalankan anggaran, melainkan karena proses pembiayaan dan mekanisme proyek belum rampung.
Trenggono pun meminta agar pernyataan yang disampaikan ke publik didasarkan pada data yang telah diverifikasi. “Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Sebaiknya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu.”
Purbaya Akui Kemungkinan Salah Data
Menanggapi klarifikasi tersebut, Purbaya kemudian melunak. Di Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026), ia mengakui adanya kemungkinan kekeliruan data yang ia terima.
“Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah,” ujarnya.
Meski demikian, ia tetap menekankan bahwa pada akhirnya setiap pinjaman luar negeri tetap akan melewati Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal negara. Karena itu, menurutnya, percepatan realisasi tetap penting agar program pembangunan kapal bisa segera berjalan dan memberi dampak ekonomi.
“Pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja. Yang penting ketika ada program pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah,” kata Purbaya.
DPR Soroti Minimnya Soliditas
Saling sahut terbuka dua menteri ini pun menuai perhatian DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengaku prihatin atas dinamika yang dipertontonkan di ruang publik.
“Kelihatan tidak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat. Bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antar kementerian,” ujar Daniel, Rabu (11/2/2026).
Legislator PKB itu berharap jajaran Kabinet Merah Putih dapat menjaga soliditas dalam menjalankan amanat Presiden. Ia menyarankan agar perbedaan data maupun persoalan teknis diselesaikan secara internal sebelum disampaikan ke ruang publik.
Menurutnya, komunikasi yang kurang sinkron dapat memunculkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam proyek strategis yang menyangkut sektor kelautan dan pertahanan.
Tantangan Koordinasi Proyek Strategis
Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam proyek yang melibatkan berbagai skema pendanaan, termasuk pinjaman luar negeri. Dalam praktiknya, proyek yang dibiayai melalui skema pinjaman bilateral memang memerlukan tahapan administrasi yang panjang, mulai dari negosiasi, penandatanganan perjanjian, hingga penetapan executing agency.
Jika benar proyek kapal tersebut melibatkan Badan Logistik Pertahanan sebagai pelaksana, sementara KKP berperan pada aspek teknis, maka dibutuhkan kejelasan pembagian kewenangan agar tidak terjadi tumpang tindih persepsi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas realisasi.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal negara berkepentingan memastikan setiap alokasi, termasuk yang bersumber dari utang, terserap secara efektif dan tepat waktu agar tidak membebani keuangan negara tanpa output nyata.
Publik Menanti Kejelasan
Perdebatan terbuka ini menjadi sorotan karena menyangkut proyek pembangunan kapal di negara yang mengusung identitas sebagai bangsa maritim. Di tengah harapan penguatan sektor kelautan dan pertahanan, publik justru disuguhi perbedaan pandangan antarpejabat tinggi negara.
Hingga kini, proyek pembangunan kapal tersebut disebut masih dalam tahap proses mekanisme pendanaan. Belum ada kepastian kapan pesanan resmi akan diberikan kepada galangan kapal dan kapan pembangunan fisik dimulai.
Yang jelas, dinamika ini menjadi pengingat bahwa soliditas kabinet dan ketepatan data sangat krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan efisiensi anggaran, koordinasi yang kuat antar kementerian bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Red-Ervinna
