Sumatra Selatan detiksatu.com || Sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Kamis (5/2/2026), menuntut transparansi penggunaan APBD 2025.
Kantor Wali Kota Padangsidimpuan sepi pejabat, hingga aksi berakhir, tidak satu pun pejabat Pemerintah Kota Padangsidimpuan menemui massa aksi untuk berdialog.
Di lokasi aksi terlihat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan bersama sejumlah personel yang berjaga. Kepala Satpol PP sempat menerima dan menampung aspirasi mahasiswa di pintu gerbang kantor wali kota.
Dalam aksinya, massa membawa keranda mayat sebagai simbol yang menggambarkan kondisi Kota Padangsidimpuan yang mereka nilai “mati suri”, akibat tidak adanya pejabat yang bersedia hadir dan berdialog langsung dengan mahasiswa.
Mahasiswa menuntut transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan data yang disampaikan massa aksi, total belanja APBD Kota Padangsidimpuan mencapai Rp 868,25 miliar, sementara realisasi belanja hingga Desember 2025 tercatat sebesar Rp762,72 miliar, diduga ada video walikota membagikan amplop,pada saat pilkada.
Selain itu, massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk memanggil Wali Kota
Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, guna memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran tersebut.
Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya ALMA Peran, PP AMPK, GPM, GEMA TABAGSEL, MCC, dan GMPK.
Usai menggelar aksi di Kantor Wali Kota, massa melanjutkan unjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan. Di lokasi tersebut, massa diterima oleh anggota DPRD Kota Padangsidimpuan dari Fraksi Partai Demokrat,
Abdurrahman Harahap, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPRD. ( Lesmana H)
