Bekasi, detiksatu com ll Sorotan tajam terhadap realisasi Dana Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2025 semakin menguat. Kepala Desa Sukamekar dinilai tidak menunjukkan sikap transparan dan justru terkesan menghindar saat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran yang bersumber dari dana negara tersebut.
Ketika awak media meminta penjelasan mengenai realisasi Dana Desa 2025, Kepala Desa disebut tidak memberikan jawaban substansial dan malah mengarahkan pertanyaan kepada Sekretaris Desa (Sekdes). Sikap tersebut memicu kemarahan dan kecurigaan warga, mengingat Kepala Desa merupakan pengguna anggaran sekaligus pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa.
Dengan adanya tersebut, warga menilai langkah melemparkan penjelasan kepada perangkat desa lain merupakan bentuk penghindaran tanggung jawab yang tidak bisa dibenarkan.
“Ini bukan persoalan sepele. Dana desa itu uang negara untuk rakyat. Kepala Desa sebagai pengguna anggaran wajib memberikan penjelasan langsung, bukan justru melempar ke Sekdes,” tegas seorang warga dengan nada keras.
Menurut warga, jawaban yang dinilai tidak relevan dan tidak transparan justru memperkuat dugaan adanya persoalan dalam pengelolaan Dana Desa Sukamekar tahun 2025. Mereka menilai sikap tertutup tersebut mencederai kepercayaan publik.
“Kalau pengelolaan dana desa bersih dan sesuai aturan, kenapa harus menghindar? Sikap bungkam dan melempar tanggung jawab seperti ini justru membuat masyarakat semakin curiga ada yang tidak beres,” ungkap warga lainnya.
Gelombang desakan pun muncul agar Inspektorat Kabupaten Bekasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa Sukamekar. Warga menilai pengawasan tidak boleh hanya formalitas.
“Kami minta audit total dan terbuka. Jangan sampai dana desa yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat justru tidak jelas penggunaannya. Aparat pengawas harus bertindak tegas, jangan menunggu polemik semakin liar,” ujar warga.
Warga menegaskan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa tidak bisa bersembunyi di balik perangkat desa. Tanggung jawab publik harus dijawab secara langsung dan terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Sukamekar belum memberikan klarifikasi rinci kepada publik terkait realisasi Dana Desa tahun 2025.
Sementara itu, tekanan dan tuntutan masyarakat agar dilakukan audit independen dan transparan terus menguat, bahkan sebagian warga menilai sikap pemerintah desa saat ini telah mencoreng prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola dana publik.
(Roan)
