Langkah strategis ini mengemuka dalam rapat koordinasi nasional lintas sektor yang digelar di Markas Besar Polri, Jumat (6/2/2026). Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), asosiasi industri pakan ternak, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Seluruh jajaran gugus tugas ketahanan pangan di tingkat Polda turut mengikuti pertemuan secara daring.
Rapat dipimpin Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo. Ia menegaskan, Polri kini tidak hanya bertugas menjaga distribusi pangan, tetapi juga aktif mengawal keberlangsungan produksi komoditas strategis nasional.
Menurutnya, capaian Indonesia yang mampu menekan impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak sepanjang 2025 harus dipertahankan melalui strategi penguatan produksi domestik yang lebih terintegrasi.
Permodalan Jadi Kunci Lepas dari Jerat Tengkulak
Polri menilai persoalan mendasar yang dihadapi petani jagung bukan semata persoalan produksi, melainkan keterbatasan akses modal usaha. Kondisi tersebut kerap memaksa petani bergantung pada tengkulak yang berujung pada tekanan harga jual.
Sebagai solusi, Polri memfasilitasi kelompok tani untuk mengakses pembiayaan KUR melalui kolaborasi dengan Himbara. Program ini mulai dirasakan manfaatnya di sejumlah wilayah, termasuk di Jawa Barat seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani mulai memperoleh pembiayaan untuk memperluas lahan serta meningkatkan produktivitas.
Dukungan sektor perbankan juga ditegaskan oleh Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko. Ia menyampaikan bahwa BRI telah menyiapkan plafon KUR Mikro sektor pertanian mencapai Rp180 triliun pada 2026 sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertanian, termasuk pengembangan komoditas jagung nasional.
Bulog Disiapkan Jadi Penjaga Stabilitas Harga
Selain memperkuat sektor permodalan, Polri juga mengawal kepastian pasar bagi petani melalui kerja sama strategis dengan Perum Bulog. Lembaga pangan negara tersebut ditugaskan menyerap hasil panen jagung dengan harga yang melindungi petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 dengan target pengadaan satu juta ton untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram.
Polri memastikan harga di tingkat petani tidak jatuh di bawah standar tersebut. Model kolaborasi ini bahkan telah menunjukkan hasil positif di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, di mana harga panen petani mampu bertahan pada kisaran harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Dorong Kemandirian Petani dan Lompatan Produksi Nasional
Program terpadu ini dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan potensial, memperkuat manajemen usaha tani, serta meningkatkan produksi jagung sebagai bahan baku utama industri pakan ternak nasional.
Pendampingan teknis dan pengawasan distribusi pembiayaan juga dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program serta meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha secara profesional.
Polri menilai penguatan ekosistem jagung nasional menjadi langkah strategis menjaga stabilitas pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Dengan sinergi lintas kementerian, sektor perbankan, dan BUMN pangan, pemerintah optimistis Indonesia mampu mempertahankan kemandirian jagung tanpa ketergantungan impor.
