Politik status quo (sisa-sisa laskar Joko Widodo) yang berada di kekuasaan Prabowo menjadi kaca jendela pertautan antara simbiosis mutualisme internal Prabowo dengan kekuatan lama. Kekuatan lama itu adalah “titipan politik” kelompok Joko Widodo yang di okulasi untuk meneruskan keberlanjutan program pemerintahan yang belum rampung diselesaikan. Kelompok ini sedari awal ingin menambah porsi kekuasaan tiga periode tapi gagal.
Konsep kekuasaan tiga periode (inkonstitusional) dengan berbagai akrobatik politik Joko Widodo itu, tidak menyurutkan keinginan kartel Joko Widodo untuk terus berkuasa sampai kelompok ini dapat stabil mengamankan serta melindungi oligarki ekonomi, baik lama maupun baru yang mereka pelihara selama sepuluh tahun.
Joko Widodo telah menyiapkan piranti kekuasaan menjelang berakhirnya jabatan. Dengan menempatkan Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai perisai. Namun di seperempat jalan kekuasaannya, terjadi dinamika sublimasi politik. Yang sedari awal pemerintahan Prabowo ada devision of tasks yang barangkali itu menjadi bagian kesepakatan antara kedua belah pihak (Prabowo dengan Joko Widodo). Dan sublimasi politik itu kini terjadi seiring dengan dinamika politik yang ada.
Sampai hari ini, kenyataan yang dirasakan masyarakat, bahwa the shadow of power itu masih didominasi oleh kekuatan lama. Langkah Prabowo untuk mengakomodir dua kekuatan yang sedang bersebrangan dan saling bertentangan itu kini sedang diuji oleh waktu, Berhasil atau justru kandas ditengah jalan. Mengingat derasnya desakan masyarakat yang cedera akibat kebijakan pemerintah yang kurang konsisten. Berbagai ragam kasus korban kebijakan pemerintah lama itu berdiri kukuh bersama kaum oposisi yang kontra terhadap kartel Solo.
Prabowo berupaya serta berinisiatif merangkul kekuatan atau kelompok yang anti terhadap susunan kabinet Merah Putih, yang tentu saja kental akan aroma rejim lama. Agenda Prabowo mendekati dan mencoba merangkul “sebagian kecil kelompok-kelompok oposisi” untuk di dengar aspirasinya. Ini yang mungkin akan menjadi pertimbangan sebagai balancing power untuk meredam kegaduhan selama Prabowo menjabat.
Akan tetapi, Prabowo juga harus melihat, bahwa masih banyak kelompok kritis yang tidak mau bergabung dalam kekuasaan. Dan mereka lebih memilih di luar pagar pemerintahan, tapi tetap terus melakukan gerakan dan perlawanan. Bahkan, kekuatan oposisi tersebut menguat dan tak ada tanda-tanda surut. Kelompok oposisi di luar pagar kekuasaan ini meminta agar Prabowo bersikap tegas mengadili Joko Widodo atas kerusakan yang pernah ditimbulkannya selama sepuluh tahun memimpin.
Nampaknya Prabowo juga kedodoran menghadapi para koruptor kakap yang liar. Oleh sebab itu, dia butuh kekuatan lain di luar pemerintah untuk sama- sama berjuang memerangi kartel- kartel yang di ciptakan oleh kelompok Solo. Isyarat ini jelas, bahwa Prabowo tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada dukungan dari kaum oposisi. Disanalah Prabowo seakan menemukan “teman yang bisa diajak dialog memikirkan carut marut keadaan sekarang ini”. Dan itu datang dari pihak oposisi, sehingga Prabowo berminat mengakomodasi serta mendengar secara dekat apa yang menjadi keinginan dari kaum perubahan.
Tapi hal itu tidak gampang. Sebab, kedua belah pihak baik yang mengokulasikan pada kekuasaan Prabowo maupun pihak oposisi terus saling berlawanan. Dan bagi Prabowo ini sangat mengganggu kerja pemerintah, dirasa pertentangan kedua belah pihak tersebut sangat melelahkan. Masyarakat dapat melihat bagaimana kelompok kartel Joko Widodo masih terus bergerilya politik memelihara orkestrasi dengan menggunakan instrumen buzer dan influencer untuk menghadang isu-isu yang berkaitan dengan kartel Solo. Barangkali ini salah satu tantangan berat bagi Prabowo, dari sekian banyak problematika legacy Joko Widodo yang pada akhirnya menjadi bom waktu yang tidak berkesudahan.
Bahkan Kartel Solo berhasil menciptakan perpecahan di kalangan internal aktivis. Senyatanya ada kelompok oposisi yang digiring untuk saling bertengkar. Kasus Roy Suryo, Ahmad Khozinudin cs kini masuk babak baru bertengkar dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Perseteruan ini merupakan siasat pecah belah yang tidak terlepas dari Kartel Solo.
Semula Prabowo melihat medan politik tidak serumit ini. Tapi setelah menjabat, dia harus menghadapi realitas problematika politik yang rumit dan eskalasinya semakin tidak terkendali. Tensi politik perlawanan dari kelompok oposisi kepada kartel Solo semakin menguat. Peristiwa demonstrasi rakyat dan mahasiswa bulan Agustus 2025 merupakan wujud keresahan dan ketidaksukaan rakyat pada kartel Joko Widodo yang dilindungi oleh Prabowo.
“Peristiwa Agustus 2025”, sesungguhnya bukan isu anti pemerintah Prabowo. Tetapi lebih pada tuntutan agar supaya kartel kelompok Solo di tindak tegas dan di adili agar tidak terus menjadi virus kerusakan bangsa. Tetapi isu gerakan Agustus 2025 itu dibelokan menjadi “isu makar” dan berakhir dengan kerusuhan. Sehingga terjadi penangkapan mahasiswa dan rakyat dengan jumlah yang sangat besar. Sejarah Orde Reformasi mencatat, bahwa penangkapan yang berujung pengadilan mahasiswa maupun rakyat dengan jumlah yang sangat besar adalah di era pemerintahan Prabowo.
Apakah cukup dengan menangkapi mahasiswa dan rakyat kemudian stabilitas politik akan menjadi baik? Semua berpulang pada kebijakan pemerintah Prabowo. Akankah pemerintah Prabowo dalam implementasi kebijakannya pro rakyat atau sebaliknya, melindungi kartel Solo yang di anggap sebagai kawan politik abadinya. Sinyal yang dilontarkan Joko Widodo ketika usai Kongres Nasional Partai PSI di Semarang mengatakan: “terus akan mengawal keberlangsungan 2 Periode duet Prabowo Gibran”.
Ucapan Joko Widodo itu merupakan pesan pada publik bahwa mereka siap untuk meneruskan menjalankan pemerintahan paska 2029. Artinya, kelompok kartel Solo sejak dini hari telah memainkan peran dengan mesin politik yang siap digerakan. Tapi apakah medan politik kedepan sama dengan suasana politik sebelum 2024? Tidak dapat dipastikan.
Semua pihak tentu saja akan saling mengkalkulasi dinamika politik yang berkembang.
Potret kekuasaan Prabowo kedepan pastinya akan ditentukan kerja hari ini. Jika Prabowo tidak mampu mensejahterakan rakyat seperti janjinya, maka pengadilan politik dengan tidak memilih di tahun 2029 menjadi konsekwensinya. Meski Prabowo sudah unjuk gigi menantang bagi siapa saja yang suka mengkritik pemerintah, supaya menyiapkan diri bertarung di 2029. Artinya, gayung bersambut paket politik Prabowo dan Joko Widodo hari ini senada dan sejalan.
Prabowo lupa bahwa pembangunan infrastuktur sekarang ini terkendala dengan terbatasnya anggaran. Pemerintahan Prabowo telah meminimalisir anggaran daerah dampak dari “kebangkrutan negara dalam pembiayaan pembangunan.” Distribusi ekonomi mengalami hambatan. Pembangunan Pemerintah Daerah macet akibat defisit anggaran. Kini Pemerintahan Daerah sedang dihadapkan pada instabilitas sosial karena menaikan pajak melebihi batas ambang kemampuan rakyat.
Rakyat di daerah sedang menunggu good will pemerintah Prabowo untuk mewujudkan kesejahteraan dengan sungguh-sungguh. Tidak serta merta mengandalkan pemihakan sesaat yang terkesan sekedar omon-omon.
Pemihakan kepada rakyat kecil harusnya menjadi prioritas utama. Prabowo perlu mengurangi kampanyenya dimana ia kini selaku Presiden. Jangan terlampau banyak pidato, hingga lupa bahwa rakyat yang melarat itu sedang menunggu harapan. Padahal, akar permasalahan ada pada tiga item yang menjadi dasar kuatnya pemerintahan Prabowo ke depan.
Pertama adalah isu politik tentang ijasah Joko Widodo yang tidak pernah akan menemukan jalan akhir. Mbulet dan berputar-putar tidak ada ujung usainya.
Kasus ijasah Joko Widodo akan menjadi black history. Dipastikan soal ijasah Joko Widodo akan terbongkar nanti saat Prabowo tidak lagi menjabat. Persoalan ijasah Joko Widodo adalah persoalan waktu. Dimana para pejabat dari Univeristas Gajah Mada maupun penegak hukum yang sampai hari ini terus menyemai waktu (buying time) sekedar untuk menjaga stabilitas pemerintahan hari ini. Selain ijasah Joko Widodo juga soal pembangunan PIK 2 dan permasalahan agraria yang mana masih terjadi penguasaan lahan rakyat secara paksa. Dengan disertai intimidasi oleh aparat penegak hukum pada rakyat yang tanahnya dikuasai oleh pengusaha bekerja sama dengan birokrat. Tanah rakyat diminta diserahkan dibawah intimidasi atas nama hukum. Tanah rakyat yang dikuasai pengusaha tidak lain karena menghasilkan materi. Selain itu juga difungsikan sebagai lokasi pertambangan dan perumahan. Kemudian yang tak kalah serius adalah soal lingkungan hidup yang rusak.
Kedua soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah nampaknya ingin menyembunyikan rekam jejak masalah distribusi MBG: Makan Bergizi Gratis yang amburadul. Sudah sekian banyak masalah yang muncul pada siswa-siswi akibat adanya MBG. Utamanya di beberapa sekolah terjadi siswa keracunan dampak dari masakan yang kurang layak disajikan.
Program MBG menjadi andalan pemerintah Prabowo selain Koperasi Merah Putih. Tentu saja jika tidak dibenahi secara khusus maka akan terus terjadi persoalan baru. Maka tidak heran di tengah masyarakat muncul anggapan bahwa siswa hanya menjadi obyek bisnis para pelaku usaha MBG dengan mengeruk keuntungan yang sangat fantastis. Dan program MBG ini sangat di istimewakan oleh pemerintah, sementara tidak dibarengi pengawasan yang ketat. Akibatnya, siswa-siswi dan para guru menjadi korbannya.
Tentu saja program MBG bisa dikatakan baik jika diikuti dengan kwalitas makanan dan gizi yang baik pula. Masyarakat tidak menampik program MBG. Hanya saja dalam operasional kinerjanya perlu ditingkatkan, sehingga tidak menimbulkan kegusaran orang tua maupun murid. Pemerintah harus berani mengakui bahwa praktek kerja MBG masih lemah dan kurang profesional.
Ketiga soal penegakan hukum. Sejak Reformasi lahir, masyarakat mencita-citakan ada perubahan paradigma hukum yang lebih baik. Tapi kenyataannya, makin kesini makin buruk. Masyarakat merasa kecewa dengan semua institusi penegak hukum yang tidak dapat menjadi tonggak pelindung masyarakat.
Dari Polri, Kejaksaan, Kehakiman sampai KPK, belum bisa dijadikan barometer ideal dalam penegakkan hukum. Hukum terkesan dijadikan alat politik. Penegakan hukum jauh dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya pada prakteknya hukum digunakan sebagai alat untuk meneror dan menarget lawan untuk dijadikan sandera politik. Akibatnya Hukum tumpul ke atas tajam ke bawah.
Ketidakpatuhan penegak hukum ini disebabkan adanya intepretasi masing- masing institusi. Bahkan sesama Institusi penegak hukum saling berselisih. Masing-masing memilikii sarana bargaining dengan para politisi atau penguasa untuk mengamankan posisinya. Juga tidak dipungkiri, penegakkan hukum dijadikan pendulum, mengkriminalisasi serta menghabisi lawan politik. Artinya, hukum tidak berdiri secara independen tapi kadang digerakan oleh invisible hand yang sedang berkuasa maupun yang sudah purna. Kelaziman ini sudah seharusnya diakhiri jika Indonesia ingin di pandang sebagai negara rechtsstaat.
Tiga akar masalah itulah yang menghambat perjalanan pemerintahan Prabowo hari ini dan kedepan. Pemerintahan Prabowo tidak lebih terkesan “sebagai petugas pemadam kebakaran.” Memadamkan sisa- sisa api kebakaran pemerintahan lama.
Hanya saja api yang dipadamkan tersebut bukan dalam bentuk kebakaran puing-puing bangunan atau gedung. Tapi jenis sekam, kalau ada angin, asap tersebut akan berubah menjadi api dan kembali membara.
Bagi kelompok oposisi yang diajak dialog Prabowo juga jangan jumawa. Justru mereka sedang mendapat beban berat. Karena mereka tetap harus konsisten berjuang seperti sedia kala. Mereka adalah sandaran rakyat yang sedang tertindas. Tidak cukup perjuangan sebatas bertatap muka dan sharing informasi dengan Presiden. Tapi timbal balik dari pertemuan tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang kini sedang diperjuangkannya. Jangan sampai terjebak pada dialog yang notabene seakan memberikan angin segar pada perubahan politik.
Tapi realitasnya justru dibonsai oleh kesan yang seakan dapat mengurai masalah. Dan jangan cukup puas sebagaimana pertemuan tersebut berlangsung, Dibalik itu tentu ada pertanggungjawaban perjuangan pada rakyat yang mana harus memberi dengan nyata pada rakyat yang sedang membutuhkan keadilan.
Masyarakat juga akan menunggu, apa yang akan menjadi agenda bersama pada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan beberapa oposan itu. Akankah lahir nota kesepahaman tentang bagaimana mengurai, mengakhiri di zona kasus-kasus rakyat yang dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum maupun pengusaha yang kerjaanya merampok tanah-tanah rakyat. Ini penting, agar jangan sampai pertemuan tersebut hanya sekedar pencitraan tanpa ada makna. Ada asumsi perlawanan kaum oposisi memang tidak selalu harus berada di luar kekuasaan. Bilamana perlu dan jika itu dianggap strategis merangkul penguasa untuk berkolaborasi berjuang bersama melawan kekuatan oligarki. Tapi untung ruginya dalam perjuangan pada rakyat kecil perlu dihitung.
Lantas muncul pertanyaan? apa betul bisa di laksanakan? Sementara rakyat memandang, bahwa oligarki itu ibarat monster yang siap menelan siapa saja yang tidak sepaham dengan kepentingannya.
Pesan penulis pada Prabowo adalah supaya keseimbangan politik yang ia bangun tidak menjadi bumerang pada kesejahteraan rakyat. . Biarkan suara kritis menggema disudut- sudut jalan dan gedung, agar kesumpegan serta kerisauan selama ini dapat terwakili oleh nada-nada sumbang yang membawa pesan keadilan dan kesejahteraan,
Sebab nada sumbang itu bukan berarti melawan pemerintah. Tapi itu adalah realitas yang perlu didengar dan diperhatikan. Jangan sampai pergantian dari pemerintah satu ke pemerintah lain tak lebih sebagai arisan kekuasaan. Yang notabene tidak pernah menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat tapi sekedar ganti kepanitiaan dalam bernegara.
Padahal masalah sebenarnya tentang keadilan hukum, kesejahteraan rakyat jauh lebih penting. Jika demikian, apa yang di lakukan Prabowo untuk mendekati sebagian kaum oposisi dengan tanpa dilandasi menjalankan agenda pembelaan pada rakyat yang tertindas, maka Prabowo telah mengingkari cita-cita ayahanda yakni Prof Soemitro Djojohadikoesoemo yang dengan sungguh- sungguh ingin memproyeksikan ekonomi Indonesia berdasar azas sosialisme. Maka tidak menutup kemungkinan kelak berakhirnya kekuasaan Prabowo tidak lebih baik dari Joko Widodo, yakni meninggalkan beban berat pada penerusnya.
Dapat kita lihat bagaimana pembagian tugas kerja itu tidak semua dapat Prabowo jangkau. Pemberantasan korupsi dalam sekala besar menghadapi kendala, sebab para koruptor tampaknya masih berlindung pada kekuatan lama. Mereka bersemayam secara sembunyi dengan mengendalikan kartel ekonomi dan hukum di belakang kekuasaan Prabowo.
Prabowo hanya mendapat mandat politik tapi tidak pada kebijakan ekonomi. Ini yang membuat Prabowo semakin jauh dari harapan rakyat. Kasus penempatan dana 200 Trilyun oleh Menteri Keuangan Purbaya yang diambil dari Bank Indonesia ke Bank-bank pemerintah (Himbara) hanya isapan jempol. Nyatanya, dana tersebut justru ditaruh kembali ke BI oleh para Banker dan tidak disalurkan sebagai kredit usaha untuk UMKM (pengusaha kecil).
Ini artinya, kewenangan ekonomi dan moneter masih dikendalikan oleh kekuatan lama (old power) yang mana Purbaya di sleding oleh para Banker yang tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan. Sementara Prabowo sering berpidato bahwa sosialisme adalah jalan pintas paling baik untuk menempuh kemakmuran rakyat. Tapi yang dihadapi adalah sistem ekonomi kapitalistik yang tidak pro rakyat melainkan pro pasar modal. Nampaknya pemerintah tidak belajar atas kesalahan rejim Orde Baru yang memanjakan serta menggantungkan investasi asing ketimbang penguatan ekonomi lokal.
Sehingga dengan terjadinya kegoncangan global ekonomi memudahkan hancurnya piramida pembangunan. Pemerintah lebih senang mendatangkan investor asing agar dapat membangun ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Tapi lemah dalam mengontrol dan menciptakan kondusifitas politik dan keamanan. Dengan demikian, para investor tidak percaya pada Indonesia. (The intelligent investor, Benjamin Graham terbitan USA Harper & Brothers 1949).
Kekhawatiran ini bisa menambah daftar kecemasan sistem ekonomi Prabowo kedepan, manakala kesengsaraan rakyat semakin tumbuh berkembang akibat team ekonomi dan moneter tidak dapat berjalan dengan baik. Masyarakat Internasional juga menganggap bahwa investasi di Indonesia mengalami decline akibat situasi politik tidak menentu. Hal itu dapat kita lihat bagaimana Bursa Efek Indonesia tidak mampu menahan laju penurunan saham gabungan. Dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level terendah 7,481 pada sesi perdagangan pertama. Sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat membekukan sementara perdagangan saham (tradinh halt) di pasar modal.
Penurunan Indek Harga Saham Gabungan ini jatuh hingga 8 persen, 29 Januari 2025. Ini akibat dampak dari pembatan saham global. Morgan Stanley Capital Internasional memutuskan membekukan sementara perlakuan Indeks untuk saham-saham Indonesia. (CNN Indonesia 29 Januari 2025).
Dan dampak dari itu semua akan terjadi ketidakpastian ekonomi yang bermuara pada kemiskinan masal akibat hegemoni kekuasasn lama yang ajeg dan membayanginya.
Penulis melihat, bagaimana Purbaya melakukan manuver untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Ditengah suasana pejabat yang koruptif dan terang-terangan, tampak Menteri Keuangan Purbaya selalu tetap berwajah optimis untuk mencari celah agar pasar modal, pendapatan fiskal dan sistem Keuangan dapat terjaga stabilitas dengan baik. Hanya saja pemasukan fiskal nampaknya mengalami seret akibat kebijakan pemerintah mengalokasikan dana untuk MBG sedemikian fantastis. Dan yang menjadi korban adalah Pemerintah Daerah.
Kita paham bahwa sesungguhnya Purbaya mengalami kebuntuan serta kecemasan karena yang dihadapi adalah kartel yang sudah mengakar dari rejim satu ke rejim lainnya. Makanya nasib rakyat kecil hari ini bertambah menjerit akibat distribusi ekonomi kerakyatan belum sampai pada piring-piring rakyat ( Istilah Iwan Sumule Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sekaligus Ketua Prodem).
Atau mungkin tidak akan sampai polecy Menkeu Purbaya menapak hingga tingkat bawah. Karena modal yang disuntikkan oleh Menteri keuangan mandeg di tingkat kartel tersebut. Dan modal ratusan trilyun itu sengaja akan digarong kembali oleh para Banker beserta pelaku ekonomi elit.
Penempatan dana 200 Trilyun di Bank-bank Pemerintah nyaris tidak ada efek positif pada UMKM dan perputaran ekonomi rakyat kecil.
Sebab, tidak diduga dana 200 Trilyun tersebut malah dikembalikan lagi ke Bank Indonesia untuk profit taking yang bisa jadi ada aroma tidak sedap dimana ada kerjasama antara Banker dengan pejabat Bank Indonesia, Hal itu jangan dianggap remeh, dan perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum. Mengapa program Menkeu bisa dibatalkan oleh para Banker tersebut?
Ini salah satu contoh dimana elite ekonomi justru menjadi bumerang dalam membangun penyebaran kesejahteraan yang di inginkan oleh Prabowo. Kartel ekonomi yang ada di Bank-bank Negara, di kantor pajak, bea cukai adalah celah terjadinya pelambanan perputaran ekonomi rakyat.
Di sisi lain, perampokan Sumber Daya Alam yang disinyalir terus terjadi. Mereka hanya berpikir mencari keuntungan dari politikus yang di biayai oligarki. Mereka membangun kekuasaan kartel dari hulu sampai hilir semata untuk keluarganya dan tidak untuk bangsa dan negara. (Red)
