Warga sekitar mengeluhakan kepada wartawan media, mempertanyakan proyek tersebut, dengan mengatakan, "ada dugaan keterlibatan salah seorang anggota DPRD terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 pada proyek ini, sehingga pekerjaan tersebut ditempatkan di tanah milik pribadi anggota dewan. Diduga, ini proyek aspirasi yang di prakarsai anggota dewan".
Dituturkan warga, itu tanah pribadi milik Sutisna ditembok mengunakan anggaran APBD tahun 2025. Diduga kuat DPRD, dapil V dari Partai Amanat Nasional, mengajukan dana APBD Pemerintah Kabupaten Bogor, untuk "kepentingan pribadinya" melalui Dinas PUPR.
Dan itu kan tidak ada kepentingnya untuk umum atau masyarakat,justru itu jual-jual hanya atas nama sementara tanah jauh dari kepentingan untuk umum dan tanah pribadi yang di tembok.imbuh warga.
Warga sekitar proyek tersebut,menduga bahwa adanya proyek ini, modusnya dengan mengatasnamakan masyarakat (Aspirasi), namun masyarakat sendiri mengeluhkan karena tembok penahan tebing atau tembok pembatas aliran kali untuk tanah pribadinya anggota DPRD tersebut.
Sutisna, S. Fil.L., saat dikonfirmasi di lokasi saat bersama istrinya mengatakan, "pembangunan tersebut niat membantu masyarakat dan untuk kedepanya anggarannya akan diajukan kembali".ucap SUTISNA
Terkait hal ini, Ketua LSM DPD Jabar Indonesia Morality Wacth (IMW) Edwar dalam menanggapi proyek ini mengatakan, proyek Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang berada di tanah anggota dewan tersebut menghilangkan rasa ketidapercayaan masyarakat kepada DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) Kabupaten Bogor.
Harusnya anggaran dialokasikan. untuk kepentingan masyarakat umum bukan untuk kepentingan anggota dewan.
Edwar menduga bahwa proyek aspirasi anggota dewan ini menyalahgunakan wewenang jabatanya untuk kepentingan pribadi. Pihaknya akan menelusuri setiap dugaan penyalahgunaan wewenang. "Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat dan tepat sasaran, tidak boleh ada proyek titipan," ujar Edwar
Atas dasar tersebut kata Edwar LSM IMW akan bersurat ke Dinas PU, dan juga kepada APH. Edwar berharap agar kedepannya diperketat pengawasan terdapat pengunaan angaran negara, pengawasan yang berlapis dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan APBD ujar Edwar.
Hingga berita ini di terbitkan Ketika proyek ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas PU, juga PPK tidak merespon.tutupnya
