" Untukl penentuan titik Lokasi / titik sumber air dipilih oleh PPK saat itu ada Tiga Titik Alternatif yang diajukan " terang Heri dari CV. Banyu Sumber Mulya.
Berdasarkan informasi proyek yang terpampang di lokasi, kegiatan tersebut merupakan pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya milik Kecamatan Siwalan. Proyek itu dikerjakan oleh CV Banyu Sumber Mulya dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan nilai kontrak mencapai Rp199.567.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan dimulai berdasarkan kontrak tertanggal 18 Februari 2026 dengan masa pelaksanaan selama 30 hari kalender.
Namun di tengah pelaksanaan proyek, hasil sumur bor yang diharapkan mampu menjadi sumber air bersih justru disebut mengeluarkan air asin. Situasi tersebut kemudian menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena proyek pemerintah itu dinilai belum memberikan hasil optimal.
Heri selaku pelaksana dari CV Banyu Sumber Mulya mengakui bahwa kondisi air hasil pengeboran memang masih perlu evaluasi lebih lanjut. Meski demikian, pihaknya menyatakan pekerjaan masih berada dalam masa pemeliharaan sehingga langkah perbaikan masih dimungkinkan dilakukan.
“Karena kami masih punya masa pemeliharaan, nanti kalau memang diperlukan tindakan lagi dan ada dokumennya akan kami lihat kembali,” ujar Heri saat memberikan keterangan.
Ia menjelaskan, saat pekerjaan selesai dilakukan, pihak kontraktor telah mengambil sampel air untuk dilakukan pengecekan. Menurutnya, pengeboran saat ini sudah mencapai kedalaman kurang lebih 120 meter.
Meski sudah mencapai kedalaman tersebut, kualitas air disebut belum sesuai harapan. Oleh karena itu, pihak kontraktor membuka kemungkinan adanya penanganan lanjutan apabila kondisi air tetap asin.
“Kalau memang nanti masih asin, ya nanti akan kami antisipasi lagi. Bisa jadi mendatangkan tambahan pipa atau alat lagi,” katanya.
Dalam keterangannya, Heri juga menyampaikan bahwa pihak kontraktor sebelumnya telah mengajukan tiga titik alternatif sumber air kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Akan tetapi, titik yang akhirnya dipilih tetap berada di lokasi pengeboran saat ini.
“Kami sebenarnya sudah menyampaikan tiga titik sumber kepada PPK, tetapi yang dipilih tetap titik ini,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memicu perhatian sejumlah pihak terkait mekanisme penentuan lokasi pengeboran dalam proyek pemerintah. Sebab, pengeboran sumber air dinilai bukan pekerjaan sederhana dan membutuhkan kajian hidrogeologi yang matang agar hasilnya sesuai kebutuhan.
Beberapa warga sekitar menilai persoalan ini penting dievaluasi karena proyek yang menggunakan anggaran daerah semestinya benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi pelayanan publik, khususnya kebutuhan air bersih di lingkungan kantor pemerintahan.
Pengamat pembangunan daerah juga menilai persoalan air asin dapat terjadi akibat karakteristik lapisan tanah tertentu, terutama di wilayah yang memiliki pengaruh kandungan mineral atau kedekatan dengan wilayah pesisir. Karena itu, survei awal dan pemetaan sumber air dinilai menjadi faktor krusial sebelum pengeboran dilakukan.
Sementara itu, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari pihak Kecamatan Siwalan maupun PPK terkait dasar pemilihan titik pengeboran tersebut serta langkah tindak lanjut yang akan ditempuh apabila hasil air tetap tidak layak digunakan.(Ali)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar