Isu strategis tersebut menjadi fokus utama dalam seminar bertajuk Peran Serta Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak Melalui Hilirisasi yang digelar dalam rangkaian pameran AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026, Jumat (8/5/2026), di Seminar Room 1 Hall 5, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2 Jakarta.
Forum lintas sektoral ini menjadi momentum penting setelah adanya komitmen pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Pertanian yang dikabarkan mengalokasikan pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengalihkan kembali kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari pihak swasta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut dinilai strategis untuk melindungi peternak lokal sekaligus menjaga stabilitas biaya produksi pakan ternak.
Ketua penyelenggara seminar dari KPUN, Alvino, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi solusi utama untuk meningkatkan daya saing peternak rakyat. Menurutnya, selama ini keberlangsungan usaha peternak masih dibayangi ketidakpastian harga dan dominasi rantai pasok oleh korporasi besar.
“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” ujar Alvino.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur seperti Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas cold storage menjadi langkah penting untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), khususnya komoditas protein hewani berupa daging ayam dan telur.
Dalam seminar tersebut, KPUN bersama asosiasi peternak lainnya juga mendorong agar alokasi dana Rp20 triliun difokuskan untuk penguatan hilirisasi di sentra-sentra peternakan rakyat.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Alvino.
Seminar dibagi ke dalam dua sesi strategis. Pada sesi pagi, gabungan asosiasi seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO menyampaikan kondisi riil peternak di lapangan melalui sidang pleno dan pemaparan aspirasi.
Sementara sesi siang menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah dan BUMN pangan, di antaranya Menteri Pertanian RI atau Kepala Bapanas, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT Agrinas, pimpinan Danantara, serta perwakilan Kemendagri dan Kemendes PDTT.
Forum ini juga dihadiri regulator, asosiasi peternak rakyat, organisasi profesi industri, koperasi perunggasan, akademisi, hingga praktisi peternakan nasional.
Tidak hanya sebatas forum diskusi, seminar ini menargetkan tiga keluaran konkret, yakni kesepakatan offtaker nasional oleh BUMN pangan sebagai penyerap hasil peternak rakyat, skema pendanaan pembangunan RPHU dan cold storage, serta penyusunan peta jalan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk protein hewani.
CPP tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bantuan sosial, penanganan bencana, kondisi krisis, hingga pemenuhan kebutuhan pangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Terkait rencana pengalihan impor SBM kepada BUMN, Alvino berharap pemerintah tetap melibatkan asosiasi dan peternak mandiri agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak di lapangan.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” pungkas Alvino
