Menurutnya, isu pelanggaran keimigrasian dan aktivitas ilegal seringkali melakukan pemerasan terhadap WNA perlu ditangani secara serius dan terukur.
“Di daerah banyak kita dengar ada warga negara asing yang merantau jauh jauh bekerja dan usaha dengan benar dan jujur maka dalam hal ini sebagai negara yang baik harus melindungi WNA, jadi imigrasi tidak perlu melakukan pemerasan terhadap WNA
saya, di Dapil Aceh Berapa waktu yang lalu,” tegas Ibrahim dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, beberapa waktu lalu,
Selain pengawasan, Teuku juga menyoroti aspek pelayanan keimigrasian yang dinilainya menjadi etalase negara di mata dunia.
Menurutnya, pelayanan imigrasi merupakan wajah pertama Indonesia yang ditemui warga negara asing, sehingga kualitas layanan akan sangat menentukan citra bangsa.
“Layanan imigrasi mencerminkan wajah negara kita kepada negara lain, semakin baik pelayanan imigrasi semakin baik pula citra dari kita dihadapan warga negara lain,” ujarnya.
Dua fokus utama ini lanjutnya, perlu diperhatikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026. Sinergi kedua aspek tersebut dinilai krusial untuk memastikan keamanan nasional sekaligus menjaga reputasi Indonesia di tingkat global.
“Kami memandang dua isu tersebut yaitu pelayanan imigrasi dan pengawasan warga negara asing harus menjadi satu fokus utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rencana kerja tahun 2026 ini,” pungkasnya. (Muis)
