Kubu Raya,detiksatu.com || Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terus membebani masyarakat di wilayah pedalaman Kabupaten Kubu Raya akhirnya dibawa langsung ke pemerintah pusat. Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Kubu Raya, Nurjali, S.Pd.I., secara resmi melayangkan surat pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penghentian operasional sub penyalur BBM di lima wilayah terisolir yang hingga kini masih mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi, Rabu (29/7/2026).
Langkah tersebut diambil setelah berbagai upaya penyampaian aspirasi kepada pihak-pihak terkait dinilai belum menghasilkan solusi yang mampu menjawab persoalan di lapangan. Menurut Nurjali, masalah distribusi BBM di wilayah pedalaman bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah menyangkut hak dasar masyarakat untuk memperoleh akses energi yang layak.
"Berbagai upaya sudah kami lakukan melalui jalur yang ada, namun hingga kini belum memberikan kepastian. Karena itu, kami mengambil langkah menyampaikan langsung pengaduan kepada Presiden agar negara benar-benar hadir mendengar jeritan masyarakat pedalaman yang selama ini kesulitan memperoleh BBM bersubsidi," tegas Nurjali.
Dalam surat pengaduannya, Nurjali menyebut bahwa penghentian operasional sub penyalur oleh BPH Migas sejak 30 September 2025 disebut telah berdampak besar terhadap masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU. Salah satu contohnya adalah Desa Sungai Asam, Kabupaten Kubu Raya, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari SPBU terdekat.
Akibat keterbatasan akses tersebut, masyarakat disebut harus membeli BBM dengan harga yang jauh di atas harga subsidi. Di lapangan, Pertalite dikabarkan mencapai sekitar Rp14.000 per liter, sedangkan Solar sekitar Rp17.000 per liter, dengan kondisi pasokan yang juga sulit diperoleh.
"Bagaimana masyarakat kecil dapat menjalankan aktivitas ekonomi jika kebutuhan pokok seperti BBM sulit diperoleh dan harganya sudah di luar kemampuan? Pemerintah harus melihat kondisi nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administratif," ujarnya.
Nurjali menilai kebijakan penghentian sub penyalur di wilayah terpencil perlu dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan akses masyarakat terhadap fasilitas distribusi BBM. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan tanpa memperhatikan kondisi riil di daerah berpotensi menimbulkan ketimpangan pelayanan publik.
Melalui surat tersebut, Nurjali juga meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus dengan menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, khususnya BPH Migas, untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah cepat agar tersedia solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
"Subsidi BBM adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan. Jangan sampai masyarakat pedalaman justru menjadi kelompok yang paling terdampak akibat terbatasnya akses distribusi. Negara harus memastikan kebijakan energi berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di pelosok," tegasnya.
Selain itu, Nurjali juga menyoroti kembali persoalan kelangkaan BBM yang belakangan kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa sistem distribusi energi memerlukan pembenahan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
"Ini bukan semata persoalan distribusi BBM, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. Masyarakat pedalaman memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan akses energi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan. Kami berharap Presiden mendengar suara masyarakat dan mengambil langkah nyata," pungkasnya.
Masyarakat di wilayah terdampak berharap pengaduan yang telah disampaikan kepada Presiden dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dan menjadi awal lahirnya solusi yang berkelanjutan, sehingga warga di daerah terpencil tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
