Mereka menyuarakan dukungan kepada aktivis kemanusiaan, Fam Fuk Tjhong alias Uun, yang mengaku menjadi korban dugaan penculikan dan penganiayaan.
Massa aksi berasal dari berbagai organisasi, di antaranya FORWATU Banten, GMBI, BPPKB Banten, GRIB Jaya, GAIB 212, GEMPAR, serta sejumlah organisasi dan komunitas lainnya. Dalam aksinya, mereka mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Dalam orasinya, Arwan dari FORWATU Banten menegaskan bahwa seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga meminta agar penanganan perkara dilakukan secara objektif sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.
Sementara itu, Ketua Harian GRIB Jaya, Arif, meminta agar proses hukum terhadap kasus yang menimpa Uun ditegakkan secara tegas dan profesional. Menurutnya, apabila penegakan hukum tidak dilakukan secara serius, dikhawatirkan peristiwa serupa dapat kembali terjadi dan menimpa aktivis lainnya.
"Kami meminta proses hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jika kasus seperti ini tidak ditangani secara serius, kami khawatir kejadian serupa bisa menimpa aktivis yang lain, bukan hanya Uun," tegas Arif.
Senada dengan itu, H. Suryadi dari Ormas GEMPAR menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan para aktivis dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Ia berharap aparat kepolisian segera mengungkap fakta hukum dan menindak setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Suasana aksi sempat memanas ketika massa meminta anggota DPRD Kabupaten Lebak keluar untuk menemui para demonstran. Menurut peserta aksi, hanya dua anggota DPRD yang hadir menemui mereka untuk berdialog. Kondisi tersebut memicu kekecewaan massa yang mempertanyakan kehadiran para wakil rakyat di tengah penyampaian aspirasi masyarakat.
Ketegangan sempat meningkat ketika sebagian massa melemparkan telur dan gelas air mineral ke arah halaman Gedung DPRD sebagai bentuk kekecewaan. Situasi kemudian dapat dikendalikan setelah salah seorang anggota DPRD mengundang perwakilan massa untuk melakukan audiensi di ruang rapat DPRD.
Dalam forum audiensi, Arwan mewakili massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Lebak segera memanggil Ketua DPRD Kabupaten Lebak dalam waktu 3 x 24 jam guna memberikan penjelasan atas berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
"Kami meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lebak dalam waktu 3 x 24 jam segera memanggil Ketua DPRD sesuai kewenangannya," ujar Arwan.
Selain itu, massa juga meminta DPRD Kabupaten Lebak menjalankan fungsi pengawasannya dengan meneruskan aspirasi masyarakat kepada aparat penegak hukum agar proses penanganan perkara yang menimpa Uun dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
Audiensi berlangsung dalam suasana kondusif hingga selesai. Perwakilan DPRD menyatakan menerima aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme serta kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif.
Hingga berita ini diterbitkan, DETIKSATU.COM masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Ketua DPRD Kabupaten Lebak terkait aspirasi dan tuntutan yang disampaikan massa aksi(Jul)
