CIANJUR,DETIKSATU.COM || Seorang petugas Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BB-TNGGP) diduga mengalami pemukulan saat menjalankan tugas mencegah pendaki memasuki jalur yang sedang ditutup di Pos Penjagaan Simaksi Gunung Putri, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 15.30 WIB. Seorang ketua RT yang disebut berusaha melerai perselisihan juga dilaporkan mengalami luka.
Informasi yang dihimpun dari warga menyebut insiden bermula ketika petugas BB-TNGGP menegur atau mencegah pendaki memasuki jalur pendakian yang ditutup.
Situasi kemudian disebut memanas setelah terjadi perselisihan dengan seseorang yang disebut berkaitan dengan pengelolaan jasa wisata alam atau basecamp di sekitar jalur Gunung Putri.
Warga berinisial AN (45) mengatakan perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi kontak fisik. Petugas BB-TNGGP disebut menjadi korban pemukulan.
"Siapa pun pelakunya, proses hukum harus tetap berjalan agar ada kejelasan dan tidak terjadi kejadian serupa," kata AN.
Tak hanya dugaan kekerasan, warga juga meminta polisi menyelidiki dugaan kerusakan pada pos penjagaan di kawasan jalur pendakian Gunung Putri.
Warga berinisial AM mengatakan aparat kepolisian telah melakukan pemeriksaan di lokasi. Menurut dia, sejumlah saksi dan bukti terkait kejadian juga tersedia.
"Saksi ada, bukti ada, korban dan pihak yang diduga terlibat ada," ujar AM.
AM meminta dugaan pelanggaran tersebut tidak digeneralisasi sebagai tindakan seluruh masyarakat maupun pengelola basecamp.
Ia menilai pertanggungjawaban hukum harus diarahkan kepada pihak yang nantinya terbukti terlibat berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Warga juga menyoroti dugaan adanya pendaki yang memasuki kawasan tanpa prosedur resmi atau Simaksi.
AM mengatakan keberadaan pendaki tersebut perlu diperiksa untuk memastikan apakah mereka merupakan bagian dari kegiatan resmi atau memasuki kawasan tanpa izin.
"Kita harus memastikan apakah pendaki tersebut memang mengikuti kegiatan Opsik atau masuk tanpa prosedur izin. Itu yang harus diperiksa berdasarkan data dan keterangan para pihak," katanya.
Dugaan tersebut belum dapat dipastikan. Begitu pula kaitannya dengan perselisihan yang kemudian berujung pada dugaan kekerasan terhadap petugas.
Warga meminta BB-TNGGP dan kepolisian mengusut seluruh dugaan pelanggaran secara transparan, termasuk dugaan kekerasan dan kerusakan pos penjagaan.
Masyarakat juga meminta proses hukum dilakukan apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur pidana.
"Kami berharap aturan di kawasan konservasi ditegakkan secara adil. Kalau memang ada pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum," ujar AM.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan petugas, ketertiban pendakian, serta pengawasan kawasan konservasi TNGGP.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari BB-TNGGP maupun kepolisian mengenai kronologi lengkap kejadian, kondisi korban, nilai atau bentuk kerusakan pos, identitas pihak yang dilaporkan, maupun status hukum perkara tersebut.
Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan. (Bet)
