Kapuas Hulu,detiksatu.com || Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Kapuas Hulu kembali menjadi perhatian masyarakat. Kondisi tersebut disebut warga telah berlangsung hampir dua minggu lebih dan hingga kini belum sepenuhnya terurai.
Bagi masyarakat, antrean panjang bukan lagi pemandangan sesekali, melainkan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Waktu dan tenaga harus tersita hanya untuk mendapatkan BBM.
Pak Cik Kite, salah seorang warga, mengaku masyarakat mulai merasa jenuh dengan kondisi tersebut.
"Kami sudah capek mengeluh. Hampir dua minggu lebih antre terus. Sabar kami juga ada batasnya. Kami hanya ingin membeli BBM dengan tertib, tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean," ujar Pak Cik Kite.
Menurut warga, persoalan tersebut menjadi semakin menarik perhatian karena BBM disebut tetap tersedia di SPBU, namun antrean masih terjadi.
"Kalau BBM memang ada, kami ingin tahu kenapa antreannya tetap panjang hampir setiap hari. Apa yang sebenarnya terjadi?" katanya.
Harga Eceran Ikut Disorot
Selain antrean, masyarakat juga menyoroti harga BBM di tingkat kios atau pengecer.
Berdasarkan keluhan warga, harga BBM eceran saat ini disebut berada pada kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribu per liter, sedangkan harga di SPBU untuk jenis BBM yang sama disebut sekitar Rp10 ribu per liter.
Perbedaan harga tersebut membuat masyarakat mempertanyakan mekanisme distribusi dan pengawasan BBM di tingkat pengecer.
"Kalau di SPBU sekitar Rp10 ribu, sementara di kios bisa Rp18 ribu sampai Rp20 ribu, tentu masyarakat bertanya-tanya. Bagaimana pengawasannya? Masa kondisi seperti ini terus dibiarkan?" ujar Pak Cik Kite.
Warga menegaskan, pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk keresahan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean dan harga eceran yang lebih tinggi.
Tim Pengawasan Diminta Bekerja Nyata
Masyarakat juga mempertanyakan efektivitas tim pengawasan yang sebelumnya dibentuk Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menangani persoalan BBM.
Warga berharap keberadaan tim tersebut tidak berhenti pada rapat atau koordinasi, tetapi menghasilkan langkah nyata di lapangan.
"Kalau sudah ada tim pengawasan, kami ingin tahu hasilnya. Apa penyebab antrean? Bagaimana distribusinya? Bagaimana pengawasan terhadap penjualan eceran? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan," kata Pak Cik Kite.
Menurut warga, pemerintah bersama instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan pasokan, distribusi menuju SPBU, pola pembelian, hingga perdagangan BBM di tingkat pengecer.
Jika memang ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap dilakukan penertiban sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku. Namun apabila terdapat faktor lain yang menyebabkan harga eceran tinggi, pemerintah juga diharapkan menjelaskannya secara terbuka.
Pada akhirnya, masyarakat hanya menginginkan kepastian: BBM tersedia, antrean tertib, distribusi jelas, dan masyarakat tidak terus dirugikan oleh kondisi yang berlarut-larut.
Antrean panjang boleh saja menjadi pemandangan sementara. Namun bagi warga Kapuas Hulu, kesabaran juga memiliki batasnya pungkas,pak cik kite
