Wamena,detiksatu.com || Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendatangi Kantor DPR Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (12/8/2026), untuk meminta audiensi dengan lembaga legislatif tersebut. Namun, Ketua KNPB Agus Kossay mengklaim pihaknya tidak mendapat ruang untuk bertemu dengan pimpinan maupun anggota DPR Papua Pegunungan.
Kossay mengatakan audiensi tersebut merupakan bentuk penghormatan KNPB terhadap lembaga legislatif sebagai penyambung aspirasi masyarakat Papua Pegunungan.
Menurut dia, KNPB hendak menyampaikan informasi mengenai rencana aksi damai pada 15 Agustus 2026 bersama masyarakat Papua di wilayah adat Lapago. Dalam aksi tersebut, KNPB akan menyampaikan aspirasi mengenai kondisi darurat militer dan kemanusiaan di Tanah Papua, termasuk Papua Pegunungan.
“KNPB sebagai media rakyat menunjukkan sikap penghormatan sebagai anak adat sehingga meminta audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan. Namun, tidak diberikan ruang audiensi,” ujar Kossay.
Kossay mengatakan KNPB telah berupaya membangun komunikasi sejak 10 Agustus 2026 agar audiensi terkait rencana aksi 15 Agustus dapat dilakukan. Namun, saat datang ke kantor DPR Papua Pegunungan, ia mengklaim sejumlah pimpinan lembaga pemerintahan dan legislatif tidak berada di kantor. Ia menyebut Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan, DPR Papua Pegunungan, serta DPRK
Menurut Kossay, lembaga-lembaga tersebut seharusnya merespons aspirasi masyarakat Papua.
“Tapi hari ini mereka terhegemoni dengan sistem kolonial sehingga mereka tidak memberikan ruang bagi rakyat bangsa Papua yang sedang mengalami pelanggaran hak asasi manusia sejak 1961 sampai dengan hari ini. Dalam bentuk perlawanan damai, kami sudah tunjukkan kepada mereka bentuk penghormatan sebagai anak adat,” katanya.
Kossay juga menyebut pemerintah Indonesia sebagai pihak tamu yang menduduki wilayah Papua. Ia mengatakan masyarakat Papua merupakan pemilik dan pewaris tanah adat di wilayah Lapago.
“Dari sekian lama kami ada di seluruh Papua dan mengatur untuk orang di luar Lapago. Hari ini saya kembali ke rumah. Ini rumah saya, saya injak kaki dari rumah saya, saya bicara,” tegas Kossay.
KNPB Pastikan Aksi 15 Agustus Damai
Kossay mengimbau aparat keamanan TNI dan Polri, termasuk Kodim, Koramil, serta institusi lainnya, agar tidak panik terhadap isu-isu yang berkembang di luar tanggung jawab KNPB.
Ia menegaskan KNPB akan bertanggung jawab atas aksi yang direncanakan pada 15 Agustus 2026 dan menyatakan aksi tersebut akan dilakukan secara damai.
“Saya selalu penanggung jawab aksi damai di sini. Saya siap bertanggung jawab. Selama aparat Republik Indonesia dan rakyat bangsa Papua membangun komunikasi yang baik, konsultasi yang baik, tidak ada kesalahpahaman dan keributan,” ujar Kossay.
Ia mengatakan KNPB telah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, termasuk Kapolres Jayawijaya, mengenai rencana aksi tersebut.
Kossay berharap pada 15 Agustus masyarakat Papua diberikan ruang untuk menyampaikan tuntutan mereka di Kantor DPR Papua Pegunungan.
Soroti Kondisi Kemanusiaan
Selain persoalan audiensi, KNPB menyoroti kondisi kemanusiaan akibat konflik bersenjata di Papua.
Kossay menyebut sebanyak 125.931 orang mengungsi akibat konflik antara TPNPB dan TNI di Papua. Ia juga menyampaikan klaim mengenai korban dari kalangan warga sipil, TNI, dan anggota TPNPB
Menurut Kossay, aksi 15 Agustus akan difokuskan pada persoalan kemanusiaan.
“KNPB menyatakan akan melakukan aksi damai tentang kemanusiaan di Papua supaya Indonesia dan Papua duduk bersama untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik di Papua,” katanya.
Ia menolak kekerasan dan pendekatan militer sebagai cara menyelesaikan persoalan Papua. Menurut Kossay, pemerintah Indonesia perlu mengedepankan prinsip demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia.
Tolak New York Agreement dan Rasisme
Kossay mengatakan aksi 15 Agustus juga akan digunakan untuk menyampaikan penolakan terhadap proses New York Agreement. Ia menilai perjanjian tersebut tidak melibatkan bangsa Papua sebagai subjek dalam proses yang berkaitan dengan status politik Papua.
Selain itu, KNPB akan menyoroti persoalan rasisme terhadap masyarakat Papua, termasuk peristiwa rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada Agustus 2019.
Kossay mengatakan dirinya merupakan salah satu orang yang ditangkap dalam rangkaian aksi penolakan terhadap perlakuan rasis tersebut. Ia mengaku telah menjalani hukuman satu tahun penjara.
“Ini kita bicara soal melawan rasis. Itu adalah musuh dunia bagi semua orang. Tapi itu sudah terjadi dan itu juga akan diperingati oleh bangsa ini,” ujar Kossay.
Menurut nya, aksi nasional pada 15 Agustus 2026 akan dikoordinasikan KNPB di sejumlah wilayah Papua serta melibatkan jaringan pendukung di luar Papua diantarnya KNPB Konsulat Indonesia, Timur Leste, AMP dan FRIWP seluruh Indonesia
Imbau Massa Tidak Membawa Benda Berbahaya
Kossay mengajak masyarakat Papua di wilayah adat Lapago, termasuk suku Lani, Nduja, Baliem, dan Yali, untuk mengikuti aksi tersebut.
Ia mengingatkan peserta aksi agar tidak membawa senjata tajam atau benda lain yang dapat membahayakan keselamatan dan memicu pembubaran paksa.
“Rakyat bangsa Papua yang ada di wilayah adat Lapago, suku Lani, suku Nduja, suku Baliem, suku Yali, semua yang ada, mari tanggal 15 kita duduk di DPRP Provinsi Papua Pegunungan. Kita akan lakukan aksi damai dan kita tidak boleh membawa alat-alat tajam yang membuat panik dan bisa dilakukan pembubaran paksa,” ujar Kossay.
Menurut dia, peserta aksi dapat membawa pamflet, spanduk, baliho, dan salib merah sebagai simbol yang digunakan dalam aksi. salib merah menjadi simbol keprihatinan terhadap kondisi kemanusiaan yang terjadi di Papua
“Orang Papua harus berpikir salib merah tanda bahwa kita sudah tidak ada perlindungan lagi oleh negara kolonial Indonesia. Kami kasih tahu sama Tuhan bahwa hanya satu-satunya yang menjadi pelindung terakhir bagi bangsa Papua Barat,” katanya.
Reporter Inggi Kogoya
.jpg)
