NAGEKEO,DETIKSATU.COM || Di tengah situasi masyarakat Nagekeo yang masih bergulat dengan dampak bencana, pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magekeo Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan.
Kondisi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi yang melanda Kabupaten Nagekeo menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah diminta menjadikan pemulihan korban bencana sebagai prioritas dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ketua Aliansi Jurnalis Nagekeo (ARJUNA) Doni Moni meminta agar anggaran perubahan benar-benar diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak, terutama warga yang rumahnya mengalami kerusakan hingga tidak lagi layak huni.
“APBD Perubahan 2026 harus fokus pada pemulihan masyarakat yang terdampak gempa. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan perhatian serta bantuan pemerintah,” ujar Doni Moni.
Daerah Sedang Dilanda Bencana.
Di sejumlah wilayah, masyarakat masih berada dalam kondisi sulit. Ada warga yang kehilangan rasa aman, tinggal di tenda-tenda darurat, mengalami kerusakan rumah, kehilangan kesempatan bekerja, hingga harus menghadapi tekanan ekonomi dan psikologis akibat bencana.
Kondisi tersebut, kata Doni Moni, harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.
Ia menilai, APBD Perubahan 2026 harus mampu memberikan jawaban konkret terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Anggaran, menurut dia, harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Belanja pegawai tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan.Namun, dalam kondisi bencana, ia mengingatkan agar pemerintah dan DPRD mampu melihat kembali skala prioritas,”katanya.
Jangan sampai porsi anggaran justru lebih banyak diarahkan untuk kenyamanan birokrasi dan aparatur, sementara masyarakat yang sedang kehilangan rumah, pekerjaan, maupun sumber penghidupan masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Rakyat, kata Doni Moni, harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan anggaran.
Mulai dari penanganan keadaan darurat, pemulihan rumah warga yang rusak, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan bagi anak-anak terdampak bencana, hingga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, APBD bukan hanya dokumen yang berisi angka pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
APBD adalah cerminan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Jangan sampai masyarakat hanya mendengar besarnya nilai anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi tidak merasakan manfaatnya secara langsung.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pendataan kerusakan rumah dilakukan secara akurat dan transparan sehingga bantuan dapat diberikan tepat sasaran. Selain perbaikan rumah, kebutuhan dasar pengungsi, pelayanan kesehatan, serta pemulihan fasilitas umum juga harus menjadi perhatian.
Doni Moni berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dapat memperkuat koordinasi dalam proses pemulihan pascagempa.
“Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi kondisi ini sendirian. Anggaran harus hadir untuk membantu warga bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara layak,”tegasnya.
Ia juga mendorong agar program pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi disusun secara berkelanjutan hingga kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak benar-benar pulih.
Reporter: Stefan
