CIANJUR,DETIKSATU.COM || Sebanyak 486 warga dan relawan dari tiga desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendapat apresiasi atas keterlibatan mereka dalam penanganan kebakaran di kawasan Surya Kencana dan Kawah Wadon, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Apresiasi tersebut diberikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada warga dan relawan yang terlibat selama masa tanggap darurat kebakaran pada 6–12 Agustus 2026.
Ketua Rimba Sukarelawan Indonesia Pembela Alam (RSIPA), Eko Wiwit, mengatakan nilai apresiasi disesuaikan dengan lama keterlibatan setiap relawan di lapangan.
Setiap relawan mendapat sekitar Rp600 ribu per hari. Dengan perhitungan tersebut, nominal apresiasi yang diterima berbeda, mulai sekitar Rp3 juta, Rp5 juta hingga mencapai Rp10 juta.
“Setiap satu orang mendapatkan Rp600 ribu dari Gubernur Jawa Barat. Itu melihat dari berapa hari para warga masyarakat dan relawan membantu dalam pengerjaan kebakaran hutan tersebut. Ada yang dapat Rp3 juta, ada yang Rp5 juta sampai Rp10 juta,” ujar Eko saat mendampingi Dedi Mulyadi dan Wakil Bupati Cianjur Aby Ramzi dalam kunjungan kerja di Wisata Alam Pangsalatan, Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Rabu (2/9/2026).
Menurut Eko, apresiasi disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui Bank BJB. Pendataan dilakukan berdasarkan catatan kehadiran relawan selama berada di lokasi penanganan kebakaran.
“Absen kita itu dulu berdasarkan untuk kepentingan makan. Jadi yang masuk ke lokasi berapa hari, untuk kepentingan makan. Itu jadi dasar data awal kami untuk menyampaikan kepada pihak provinsi,” katanya.
Para relawan berasal dari Desa Sukatani, Desa Sindanglaya, dan Desa Cimacan. Mereka memiliki durasi keterlibatan yang berbeda. Sebagian bertugas selama dua hingga tiga hari, sementara lainnya terlibat lebih lama dalam proses penanganan kebakaran.
Perbedaan lama bertugas tersebut menjadi dasar perbedaan nominal apresiasi yang diterima setiap relawan.
Eko menilai penanganan kebakaran di kawasan Gunung Gede Pangrango membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, masyarakat dan relawan.
“Gunung Gede Pangrango bukan lagi siapa yang menguasai atau yang memberikan instruksi, tapi ini harus bersama-sama,” ujarnya.
Ia menyebut keberadaan relawan menjadi bagian dari upaya masyarakat dalam membantu penanganan kondisi darurat di kawasan tersebut.
“Tanpa relawan juga kami tidak bisa bergerak,” katanya.
Eko juga meminta kepentingan sektoral tidak menjadi penghambat dalam upaya bersama menjaga kawasan Gunung Gede Pangrango.
“Egosentris dan egosektoralnya dihilangkan. Tapi bagaimana Gunung Gede Pangrango tetap ada yang menjadi tempat kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Selain penanganan kebakaran, Eko mengingatkan bahwa aktivitas di kawasan Gunung Gede Pangrango harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan setiap bagian kawasan memiliki fungsi dan aturan pemanfaatan berbeda, termasuk kawasan yang harus dilindungi.
“Semua harus diikuti. Kalau di daerah ada hukum adat, ada larangan, terus ada tutupan, larangan baladahan, terus ada hutan yang memang sama sekali tidak boleh disentuh,” katanya.
Eko turut mengapresiasi peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Gunung Gede Pangrango, termasuk perkembangan aktivitas pendakian dan persoalan sampah.
Sebanyak 486 warga dan relawan tercatat terlibat dalam penanganan kebakaran selama masa tanggap darurat. Besaran apresiasi yang diterima masing-masing relawan disesuaikan dengan lama keterlibatan mereka di lapangan. (Bet)
