BANTEN,DETIKSATU.COM || Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menjadi perhatian masyarakat. Sebaran abu vulkanik pada awal September 2026 bahkan berdampak hingga sejumlah wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak mengingat kembali pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Selat Sunda.
Ketua Majelis Alumni IPNU Banten sekaligus Pengurus IKA PMII Kabupaten Lebak menilai fenomena erupsi Anak Krakatau seharusnya tidak hanya dipandang sebagai gangguan akibat abu vulkanik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran mitigasi bencana.
“Langit kelabu dan napas yang berat hari ini harus menjadi pengingat bahwa wilayah yang kita pijak sangat dinamis. Jangan sampai kita baru sadar pentingnya keselamatan ketika bencana sudah terjadi,” ujarnya.
Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat Gunung Anak Krakatau kembali mengalami peningkatan aktivitas sejak 2 Juli 2026 dan statusnya berada pada Level III atau Siaga. Pada 5 September 2026, gunung tersebut mengalami erupsi menerus yang disertai suara gemuruh.
Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan penerbangan. Pada 6 September 2026, sejumlah bandara terdampak abu vulkanik, termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah juga mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat tiga aspek utama dalam menghadapi bencana, yakni iman, ilmu pengetahuan, dan kesiapsiagaan operasional.
“Doa penting untuk menjaga ketenangan. Tetapi doa harus berjalan bersama ilmu pengetahuan dan tindakan nyata. Masyarakat harus mendapatkan informasi dari sumber resmi, menggunakan masker ketika terjadi hujan abu, melindungi sumber air bersih dan mengikuti arahan pemerintah,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejarah kawasan Selat Sunda tidak boleh dilupakan. Erupsi besar Krakatau pada 1883 menyebabkan kehancuran besar di kawasan pesisir Banten dan Lampung dengan korban jiwa lebih dari 36 ribu orang.
Tragedi kembali terjadi pada 22 Desember 2018 ketika aktivitas Anak Krakatau memicu tsunami Selat Sunda. BNPB mencatat korban meninggal mencapai 437 orang, dengan ribuan lainnya mengalami luka-luka dan mengungsi.
“Sejarah tersebut harus menjadi pelajaran. Kita tidak boleh menunggu bencana datang baru kemudian memikirkan jalur evakuasi, tempat pengungsian, pengeras suara, maupun sistem peringatan dini,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah bersama BPBD memastikan infrastruktur mitigasi di wilayah pesisir benar-benar berfungsi. Rambu evakuasi, jalur penyelamatan, titik kumpul, pengeras suara dan lokasi pengungsian dinilai harus dipastikan keberadaannya serta mudah dipahami masyarakat.
Di tingkat masyarakat, kesiapsiagaan juga perlu diperkuat melalui langkah sederhana, seperti menyiapkan masker, melindungi penampungan air, membersihkan abu vulkanik dengan cara yang aman serta memahami jalur evakuasi di lingkungan masing-masing.
Namun demikian, masyarakat diminta tidak panik. Badan Geologi dalam laporan 5 September 2026 menyatakan tubuh Anak Krakatau yang terbentuk kembali pascaerupsi 2018 masih relatif kecil dan berdasarkan evaluasi saat itu tidak berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Masyarakat tetap diminta mengikuti perkembangan resmi dan tidak memasuki radius tiga kilometer dari pusat aktivitas gunung.
“Gunung api tidak bisa kita pindahkan. Tetapi cara kita menghadapi ancamannya bisa kita ubah. Pemerintah, BPBD, masyarakat, dunia pendidikan, media dan seluruh elemen harus bergerak bersama membangun budaya sadar bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan, erupsi Anak Krakatau merupakan pengingat bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.
“Debu akan turun dan angin akan membawanya ke berbagai wilayah. Tetapi jangan sampai sejarah terulang karena kita tidak siap. Krakatau tidak pernah lupa. Mari kita yang mengingat. Waspada, siaga dan bersama,” pungkasnya.(Jul)
