JEMBER , detiksatu.com || Antrean BBM di sejumlah SPBU Jember bukan sekadar persoalan kendaraan yang menumpuk. Bagi Pemkab Jember, kondisi itu menjadi sinyal bahwa sistem distribusi BBM masih memiliki titik rawan.
Ketika jalur pengiriman dari Banyuwangi terganggu, efeknya langsung terasa hingga ke SPBU di Jember.
Kondisi ini yang kini ingin diputus Bupati
Jember Gus Fawait.
Gus Fawait tak ingin pemerintah hanya sibuk mengurai antrean setiap kali pasokan tersendat.
Solusi jangka panjang mulai disiapkan: membuka jalur pasokan alternatif dan menambah SPBU di wilayah yang selama ini belum terlayani.
Hal itu disampaikan Gus Fawait setelah melakukan sidak ke SPBU Gajahmada dan SPBU Gebang, Selasa (8/9/2026) malam.
Sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Menurut Gus Fawait, gangguan yang terjadi belakangan lebih banyak dipicu tersendatnya distribusi. Jalur utama pengiriman dari Banyuwangi menjadi salah satu faktor penting.
"Setiap ada hambatan seperti perbaikan jalan atau kemacetan di rute pengiriman, distribusi BBM kita langsung terdampak hingga memicu antrean kendaraan," kata Gus Fawait.
Untuk jangka pendek, penambahan pasokan dilakukan agar antrean segera terurai.
Namun, bagi Pemkab Jember, pola tersebut tidak bisa terus menjadi resep setiap kali terjadi gangguan.
Sebab, masalahnya bukan hanya berapa banyak BBM yang dikirim. Tetapi seberapa banyak jalur yang bisa digunakan ketika satu jalur tersumbat.
Karena itu, Pemkab Jember mulai mendorong Pertamina agar membuka opsi distribusi dari wilayah lain. Gus Fawait menyebut komunikasi dengan pimpinan Pertamina di Jakarta telah dilakukan.
Pasokan alternatif dari Surabaya, Malang, maupun daerah lain akan didorong sebagai penyangga kebutuhan Jember.
"Ke depan kami ingin ada alternatif. Bisa dari Surabaya, Malang, atau daerah lain yang memungkinkan. Jangan sampai ketika satu jalur terganggu, kemudian seluruh distribusi BBM ke Jember ikut terganggu," tegasnya.
Gus Fawait mencontohkan distribusi LPG yang dinilai lebih fleksibel karena memiliki alternatif pasokan.
Skema tersebut ingin dijadikan pembelajaran untuk memperkuat distribusi BBM.
Jember tidak boleh lagi hanya punya satu tumpuan.
Di sisi lain, Pemkab juga menemukan persoalan lain: persebaran SPBU yang belum merata.
Sejumlah kecamatan masih belum memiliki SPBU. Akibatnya, masyarakat harus mengakses fasilitas pengisian BBM di wilayah lain. Kondisi tersebut semakin terasa ketika terjadi gangguan pasokan dan antrean memanjang.
Pemkab pun mendorong investor masuk.
Pelaku usaha dan pemilik modal akan diajak membangun SPBU baru di kecamatan yang belum terlayani. Selain memperluas akses BBM, investasi tersebut dinilai berpotensi membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
"Kami akan mengajak para pelaku usaha dan pemilik modal untuk berinvestasi membangun SPBU di kecamatan-kecamatan yang belum terlayani," ujar Gus Fawait.
Bagi Gus Fawait, penambahan SPBU dan diversifikasi jalur pasokan merupakan dua sisi dari satu persoalan: memperkuat ketahanan distribusi energi Jember.
Pemerintah tidak ingin persoalan BBM selesai hari ini, lalu kembali meledak ketika terjadi kemacetan atau perbaikan jalan di jalur Banyuwangi.
Antrean boleh diurai.
Tetapi akar masalah harus diputus.
"Itulah yang kita pikirkan. Bukan hanya bagaimana antrean hari ini selesai, tetapi bagaimana ke depan masyarakat Jember tidak lagi mengalami persoalan yang sama," pungkas Gus Fawait.
(Wiwik)