Gambaran tersebut muncul dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Laporan tersebut dibacakan Juru Bicara Banggar DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo dalam rapat paripurna DPRD Jember, Senin (7/9/2026) malam.
Bupati Jember Gus Fawait turut hadir dan mendengarkan langsung laporan tersebut.
Dari rancangan postur yang disampaikan, pendapatan daerah 2027 diproyeksikan sekitar Rp4,5 triliun.
Sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan transfer.
Di sisi belanja, kebutuhan daerah diproyeksikan lebih tinggi, yakni sekitar Rp5,5 triliun.
Sementara pembiayaan daerah diproyeksikan sekitar Rp900 miliar.
Angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ruang fiskal Jember masih harus dikelola secara hati-hati.
Banggar DPRD mengingatkan agar besarnya belanja tidak sekadar menghasilkan postur APBD yang besar, tetapi juga berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat.
Karena itu, Banggar memberikan sejumlah catatan strategis.
Salah satunya meminta pemerintah daerah menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran.
Optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi pekerjaan penting.
Pemerintah daerah didorong memperkuat sumber-sumber pendapatan agar ketahanan fiskal Jember semakin kokoh.
Tak kalah penting, setiap rupiah dalam APBD diminta dikelola dengan prinsip efisien dan efektif.
Pengendalian pelaksanaan anggaran juga harus diperkuat sehingga program yang telah direncanakan tidak melenceng dari target.
Pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD akhirnya menghasilkan kesepakatan atas rancangan KUA dan PPAS 2027.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan untuk masuk ke tahap penyusunan Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara Pemkab Jember dan DPRD.
Bupati Jember Gus Fawait menyambut positif hasil pembahasan tersebut.
Dia menilai proses komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan harmonis.
Menurut Gus Fawait, catatan Banggar justru diperlukan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap sejalan dengan program prioritas pembangunan Jember.
“Alhamdulillah, pembahasan KUA dan PPAS 2027 berjalan dengan lancar dan harmonis antara pihak eksekutif serta legislatif. Catatan maupun penekanan dari Badan Anggaran juga sangat bagus karena sudah sejalan dengan program prioritas Kabupaten Jember dan keinginan kita bersama,” ungkapnya.
Setelah kesepakatan KUA-PPAS tercapai, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar menyusun angka.
Pemkab Jember harus memastikan postur belanja Rp5,5 triliun tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang terukur dan berdampak bagi masyarakat.
Sebab, APBD besar tanpa kualitas belanja hanya akan menghasilkan angka besar di atas kertas. Yang ditunggu masyarakat adalah hasilnya.
(Wiwik)
