CIANJUR,DETIKSATU.COM || Sebanyak 14 siswa SMP Swasta SCBC kelas jauh di Desa Malati, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, dipindahkan ke ruang kelas milik pemerintah setelah kondisi ruang belajar sebelumnya diketahui masih beralaskan tanah.
Pemindahan dilakukan setelah Bupati Cianjur Mohammad Wahyu meninjau kondisi ruang belajar tersebut bersama Ketua TP PKK Kabupaten Cianjur dr. Najmah Nur Islami dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur Ruhli Solehudin, Selasa (1/9/2026).
Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur Ipan Sopandi mengatakan, pemindahan siswa dilakukan atas arahan Bupati Cianjur.
“Sesuai dengan arahan Pak Bupati, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengambil langkah. Kami akan memindahkan kegiatan belajar mengajar ke ruang kelas milik pemerintah yang terdekat, agar anak-anak dapat belajar di tempat yang lebih layak, aman, dan nyaman,” ujar Ipan, Jumat (4/9/2026).
Menurut Ipan, pemindahan mulai dilakukan sejak Rabu (2/9/2026). Seluruh 14 siswa kini mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas milik pemerintah yang berada di lokasi terdekat.
Ipan menjelaskan, pemindahan tersebut dilakukan karena di wilayah tersebut belum tersedia sekolah jenjang SMP.
Untuk sementara, pemerintah daerah memanfaatkan gedung pemerintah atau fasilitas sekolah terdekat sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.
Langkah tersebut dilakukan agar proses pendidikan bagi 14 siswa tetap berjalan sambil pemerintah menyiapkan solusi yang lebih permanen.
Selain memindahkan siswa, Disdikpora Cianjur akan mengusulkan bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) kepada pemerintah pusat.
“Karena tidak ada sekolah jenjang SMP di daerah tersebut, sesuai arahan Pak Bupati pembelajaran dipindahkan ke gedung pemerintah atau sekolah terdekat yang layak. Kami juga akan mengusulkan bantuan RKB kepada pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” kata Ipan.
Pemkab Cianjur berharap pembangunan ruang kelas baru dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan jenjang SMP di wilayah tersebut.
Sementara itu, penggunaan ruang kelas milik pemerintah terdekat menjadi langkah sementara sampai tersedia fasilitas pendidikan yang lebih permanen. (Bet)
