Setelah banjir, longsor, dan angin kencang mendominasi awal 2026, kini ancaman bergeser ke kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).
Sepanjang semester pertama 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat 345 kejadian bencana.
Sebanyak 274 di antaranya merupakan bencana alam dan 71 lainnya bencana nonalam.
Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo menyebut tingginya angka bencana alam pada semester pertama tak lepas dari kondisi musim penghujan.
“Bencana alam paling banyak karena pada saat itu merupakan musim penghujan, sehingga bencana hidrometeorologi mendominasi. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang menyebabkan rumah maupun pohon roboh,” ujar Edy dalam Ruang Diskusi Media bertema Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Senin (1/9/2026).
Banjir bandang menjadi salah satu bencana yang cukup menonjol. Dampaknya menjalar dari kawasan hulu Sungai Badean hingga Pakis dan Ambulu. Dua korban jiwa juga tercatat dalam kejadian bencana di wilayah Pakis dan Curahmalang.
Kini situasinya berbalik.
Memasuki kemarau, persoalan air bersih mulai menghantui sejumlah wilayah Jember.
Hingga 31 Agustus 2026, BPBD telah menangani kekeringan di delapan kecamatan. Masing-masing Pakusari, Kalisat, Sumbersari, Silo, Bangsalsari, Jelbuk, Rambipuji, dan Patrang.
Lebih dari 1.000 kepala keluarga terdampak kekurangan air bersih.
BPBD pun harus mengerahkan distribusi air untuk memenuhi kebutuhan warga. Hingga akhir Agustus, sekitar 507.500 liter air bersih telah disalurkan melalui 103 kali pengiriman.
Frekuensi pengiriman disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah.
“Bisa jadi ada yang dua hari sekali terkirim, ada yang tiga hari sekali, ada yang empat hari sekali, tergantung dari jumlah KK terdampaknya,” kata Edy.
Yang menjadi perhatian, wilayah terdampak tidak selalu berada di zona yang sebelumnya dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan.
Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, dan Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, misalnya. Keduanya sebelumnya masuk zona hijau, tetapi kini ikut mengalami kekeringan.
Kondisi itu membuat BPBD harus terus memperbarui pemetaan. Sebab, perubahan kondisi lapangan bisa membuat wilayah yang sebelumnya dianggap aman berubah menjadi daerah terdampak.
Untuk memperkuat respons, BPBD telah menempatkan 30 tandon air di sejumlah lokasi terdampak.
Persediaan air juga masih relatif mencukupi karena terdapat enam sumber air dengan debit yang dinilai masih melimpah.
Tetapi kekeringan bukan satu-satunya ancaman.
Kemarau juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Hingga akhir Agustus, BPBD mencatat kebakaran terjadi di tiga kawasan hutan dan 10 kawasan lahan. Salah satu kejadian terbesar terjadi di kawasan Gunung Watangan, Desa Lojejer, dengan area terdampak sekitar 6,5 hektare.
Penanganan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan Perhutani, Muspika, relawan kebencanaan, serta unsur terkait lainnya.
BPBD kini mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menggunakan api, terutama untuk membersihkan atau membuka lahan.
Pasalnya, kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menjalar dan sulit dikendalikan.
Dengan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga September bahkan Oktober, Jember kini menghadapi dua ancaman sekaligus: krisis air dan karhutla.
BPBD memastikan kesiapsiagaan terus diperkuat. Distribusi air dilakukan berdasarkan kebutuhan warga, sementara potensi titik api terus dipantau.
Pesannya jelas: kemarau bukan berarti bencana selesai. Justru jenis ancamannya yang berubah.
(Wiwik)
