Wamena,detiksatu.com || Tim Solidaritas Pelajar, Mahasiswa dan Keluarga Korban mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan PT Freeport Indonesia untuk turun tangan menangani bencana embun beku di wilayah Se-Kwiyawagi, Kabupaten Lanny Jaya.
Desakan itu disampaikan menyusul bencana kekeringan, embun beku, dan hujan es yang berkepanjangan sejak 8 Juli hingga 14 September 2026. Akibatnya, satu warga dilaporkan meninggal dunia dan puluhan honai ludes terbakar.
Korlap Umum Tim Solidaritas, Eman Telenggen, mengungkapkan korban meninggal adalah seorang pria berusia 49 tahun yang terjebak saat rumahnya terbakar. Selain korban jiwa, bencana juga menghanguskan 61 honai milik warga, 2 bangunan gereja, serta hutan dan kebun pangan masyarakat.
"Ini bukan bencana biasa. Embun beku memicu kebakaran hebat di pemukiman honai yang beratapkan jerami. Warga kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan," kata Eman kepada detiksatu.com, Senin (29/9/2026) di Wamena.
Terancam Krisis Pangan Setahun
Menurut Eman, dampak paling berat adalah ancaman krisis pangan jangka panjang. Karakteristik wilayah Kwiyawagi yang berada di ketinggian membuat siklus tanam jauh lebih lama dibandingkan daerah lain di Papua.
"Kalau di Wamena ubi bisa panen 6-7 bulan, di Kwiyawagi butuh 10-11 bulan. Artinya kalau kebun hangus sekarang, warga baru bisa panen lagi September 2027. Selama setahun mereka mau makan apa?" ujarnya.
Karena itu, Tim Solidaritas meminta status tanggap darurat diperpanjang hingga September 2027, bukan hanya bantuan darurat sesaat. Para pengungsi saat ini bertahan di honai kerabat dengan keterbatasan logistik, terpal, dan pakaian.
Minta Bantuan Tidak Lewat Toko
Dalam rilisan Tim Solidaritas menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mereka meminta DPRK Lanny Jaya, DPRD Provinsi, DPR RI, dan lembaga gereja menyalurkan bantuan langsung ke lapangan melalui Posko Solidaritas di Jayawijaya, bukan melalui toko atau jalur keluarga.
Kedua, secara khusus mereka menyoroti tanggung jawab korporasi. Tim mendesak dua gubernur di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk membuka komunikasi dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
Eman beralasan, wilayah adat Kwiyawagi masuk dalam area terdampak PT Freeport Indonesia. Ia menilai selama ini wilayah di luar Freeport mendapat bantuan, sementara wilayah di lingkar Freeport seperti Kwiyawagi luput dari perhatian.
"PT Freeport harus hadir. Ini wilayah kalian juga. Jangan hanya ambil hasilnya, tapi saat rakyat kena bencana tidak dibantu," tegasnya.
Tuntutan ketiga, meminta perhatian lintas kabupaten, yakni Pemkab Lanny Jaya, Nduga, dan Puncak, serta Pemerintah Pusat untuk bersinergi.
Keempat, pemerintah diminta mengalokasikan anggaran khusus bencana alam Kwiyawagi yang disalurkan rutin setiap bulan hingga masa pemulihan selesai.
"Kami tidak butuh janji. Kami butuh terpal, makanan, dan kepastian anggaran sampai 2027," pungkas Eman.
Hingga berita ini diturunkan, detiksatu.com masih berupaya menghubungi Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya dan pihak PT Freeport Indonesia untuk konfirmasi terkait tuntutan tersebut.
Reporter: Saranus Kogeya
