Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Jember dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026).
Tujuh fraksi DPRD Jember menyampaikan pandangan masing-masing sebagai bahan pembahasan pada tahapan selanjutnya.
Sejumlah sorotan mengarah pada efektivitas anggaran, pengentasan kemiskinan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.
Fraksi NasDem menjadi salah satu fraksi yang memberikan penekanan cukup kuat terhadap arah politik anggaran. Juru bicara Fraksi NasDem, David Handoko Seto, menyebut APBD harus menjadi instrumen yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Menurutnya, perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi proses administratif untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“APBD adalah wajah keadilan sosial. Di dalamnya tercermin apakah kita sungguh berpihak pada rakyat kecil atau sekadar melayani kepentingan birokrasi,” tegas David.
NasDem mengapresiasi langkah Pemkab Jember melakukan penyesuaian anggaran dengan kondisi riil.
Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar perubahan APBD tidak berubah menjadi kebijakan tambal sulam.
David menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang agar anggaran tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga mampu membangun fondasi pembangunan Jember ke depan.
“APBD bukan sekadar dokumen, melainkan kontrak politik antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada program pengentasan kemiskinan. NasDem mendorong agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi mampu mendorong keluarga miskin menjadi lebih mandiri dan produktif.
Sektor pendidikan juga diminta tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil dinilai harus menjadi bagian penting dari kebijakan anggaran.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi tersebut, Bupati Jember Gus Fawait menilai perbedaan pendapat dalam pembahasan APBD merupakan bagian yang wajar dalam proses demokrasi.
Menurutnya, masukan dari DPRD justru diperlukan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah daerah sebelum perubahan APBD ditetapkan.
“Tadi masih pandangan umum. Insyaallah kita lanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnya. Banyak masukan dan saran yang positif untuk Kabupaten Jember,” kata Gus Fawait.
Ia memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan, pertanian dan infrastruktur.
Namun, Bupati memberikan catatan khusus terkait pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila program tersebut tidak mampu direalisasikan hingga akhir tahun.
Karena itu, Pemkab Jember akan mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan sebelum menetapkan program dalam perubahan APBD.
“Kalau infrastrukturnya tidak bisa dikerjakan sampai akhir tahun, nanti Silpanya tinggi lagi. Jadi kita harus memilih pembangunan yang memang bisa dilaksanakan dan diselesaikan sesuai waktunya,” jelasnya.
Gus Fawait juga meluruskan persepsi mengenai defisit dalam APBD. Ia menegaskan, defisit anggaran tidak serta-merta berarti pemerintah daerah mengalami kekurangan uang.
Dalam perencanaan keuangan daerah, defisit dapat menjadi bagian dari politik anggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
“Defisit bukan berarti kita kekurangan uang. Itu bagian dari politik anggaran dan perencanaan penggunaan anggaran,” tegasnya.
Bupati menambahkan, seluruh proses pembahasan perubahan APBD pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Dari awal saya selalu konsisten bahwa tujuan berbangsa dan bernegara itu adalah kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu salah satunya ditandai dengan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
(Wiwik)
