Sikap tersebut disampaikan Gus Fawait saat menerima perwakilan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), aliansi warga, serta aktivis yang menyampaikan aspirasi di Kantor Pemkab Jember, Jumat (18/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gus Fawait didampingi Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.
Menurut Gus Fawait, Pemkab Jember tidak ingin polemik pembangunan Yon TP di Silo berhenti pada perdebatan di tingkat daerah. Sebab, kewenangan atas rencana tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten.
Karena itu, Pemkab Jember akan mengambil posisi sebagai fasilitator dengan mempertemukan langsung perwakilan masyarakat dan petani dengan pihak pemerintah yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
"Setelah ditemui oleh sahabat-sahabat dan perwakilan petani, saya akan tindaklanjuti. Karena memang ini bukan murni kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember, tetapi Pemerintah Kabupaten Jember tidak boleh melepaskan begitu saja," ujar Gus Fawait.
Ia meminta perwakilan petani dan mahasiswa menentukan delegasi untuk bersama-sama dibawa dalam forum dengan pemerintah yang berwenang.
Langkah tersebut dinilai penting agar aspirasi masyarakat Jember dapat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan menentukan kelanjutan rencana pembangunan tersebut.
"Kita bersama-sama menghadap kepada yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah ini diteruskan atau tidak," katanya.
Gus Fawait juga menekankan pentingnya keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam merespons aspirasi masyarakat.
Kehadiran dirinya bersama Ketua DPRD Jember dalam forum tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak ingin saling melempar tanggung jawab.
"Karena kalau kita hanya berdiskusi di Jember, ini tidak ada ujungnya karena kewenangan pun bukan sepenuhnya ada di bawah Pemerintah Kabupaten Jember," jelasnya.
Di sisi lain, Gus Fawait memastikan Pemkab Jember tetap memiliki komitmen terhadap program nasional, termasuk agenda penguatan ketahanan pangan. Namun, aspirasi masyarakat terkait rencana pembangunan Yon TP di Silo tetap akan didengar dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Ia juga mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung secara kondusif.
"Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Inilah adik-adik mahasiswa yang mengawal, adalah kaum-kaum akademis, maka aksinya pun dilakukan secara terhormat dan dilakukan secara kondusif," ungkapnya.
Gus Fawait menegaskan, pemerintah daerah tidak akan membedakan masyarakat berdasarkan posisi dukungannya terhadap rencana pembangunan tersebut.
"Baik yang pro dan kontra, tapi saya akan antarkan perwakilan mahasiswa dan perwakilan petani, kita menghadap kepada pemerintah yang punya kewenangan memutuskan ini diteruskan atau tidak," pungkasnya.
(Wiwik)
